[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8cad93f-9275-4ed4-92af-9ae51a89c05d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2010","number","10","year","2010","published_date","2010-11-19","effective_date","2011-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA NEGARA - 2011 - APBN
2010
Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 2010/ No. 126 , TLN NO. 5167, LL SETNEG : 38 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan APBN Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, UU No. 13 Tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2000, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 24 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 14 Tahun 2006, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 2008, UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 36 Tahun 2008, UU No. 6 Tahun 2009, UU No.27 Tahun 2009, dan UU No. 28 Tahun 2009. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 serta Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n Lampiran file: 66 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 38 dan penjelasan hlm 39 sd 66) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN 2011 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: APBN 2011 bertujuan untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. APBN ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pendapatan Negara: APBN 2011 merencanakan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.104.901.964.236.000,00 yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.
Belanja Negara: Anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
Subsidi: APBN 2011 mengalokasikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, pangan, pupuk, benih, dan kewajiban pelayanan umum (PSO). Pengendalian anggaran subsidi dilakukan melalui efisiensi biaya distribusi dan margin usaha, serta kebijakan pengendalian konsumsi.
Transfer ke Daerah: Anggaran transfer ke daerah dialokasikan melalui dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Anggaran Pendidikan: Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp248.978.493.061.200,00 atau 20,2% dari total anggaran belanja negara.
Pembiayaan Defisit: Defisit anggaran sebesar Rp124.656.501.070.000,00 akan dibiayai dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri neto.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39187/uu-no-11-tahun-2011","b3711b36-b109-4a00-8a13-ed67754a68c5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2010
CONCERNING
THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FOR THE 2011 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that in order to implement the mandate of Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Fourth Amendment to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the Draft Law on the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is submitted by the President every year to be discussed jointly with the House of Representatives, taking into account the considerations of the Regional Representative Council;
that the Draft APBN as a manifestation of state finance management is determined every year by Law and implemented in an open and accountable manner for the greatest prosperity of the people;
that the Draft APBN for the 2011 Fiscal Year is prepared in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8cad93f-9275-4ed4-92af-9ae51a89c05d","actionData","errors"]