[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3711b36-b109-4a00-8a13-ed67754a68c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","short_title","Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2011 - perubahan
2011
Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2011/No. 81, TLN No. 5233, LL SETNEG: 35 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ejak diundangkannya UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2009, dan UU No. 10 Tahun 2010. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2011 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2011. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011. \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 10 Tahun 2010. \n Lampiran file: 72 hlm (batang tubuh hlm 1 sd. 35 dan penjelasan hlm 36 sd. 72) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011. Perubahan ini dilakukan karena adanya perkembangan dan perubahan keadaan yang mendasar yang berdampak signifikan pada indikator ekonomi dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pada sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan APBN 2011 diperlukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Tujuannya adalah mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan Substansial:

Pendapatan Negara: Mengubah perkiraan pendapatan negara dan hibah menjadi Rp1.169.914.639.272.000,00 yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
Belanja Negara: Mengubah perkiraan belanja negara menjadi Rp1.320.751.314.516.000,00 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.
Defisit Anggaran: Menetapkan defisit anggaran sebesar Rp150.836.675.244.000,00 yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
Subsidi: Menyesuaikan anggaran untuk subsidi BBM, listrik, pupuk, dan subsidi lainnya.
Transfer ke Daerah: Mengubah alokasi dana transfer ke daerah yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Anggaran Pendidikan: Menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38551/uu-no-10-tahun-2010","d8cad93f-9275-4ed4-92af-9ae51a89c05d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 10 OF 2010
CONCERNING THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FOR FISCAL YEAR 2011

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for Fiscal Year 2011 is prepared in accordance with the needs of state administration and the ability to raise state revenue in order to realize a national economy based on economic democracy with the principles of togetherness, fairness, efficiency, sustainability, environmental awareness, and independence, in order to achieve an Indonesia that is safe and peaceful, just and democratic, improve the welfare of the people and maintain a balance of progress and national economic unity;
that since the enactment of Law Number 10 of 2010 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2011, there have been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3711b36-b109-4a00-8a13-ed67754a68c5","actionData","errors"]