[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8bcab04-80ad-4c13-a792-0e1829e3d111","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_127":128},"title","Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman","short_title","Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009","number","48","year","2009","published_date","2009-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kekuasaan Kehakiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kekuasaan-kehakiman
2009
Undang-undang (UU) NO. 48, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kekuasaan Kehakiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;\r\nbahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.\r\n Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.\r\n Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.\r\n Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.\r\n Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.\r\n Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.\r\n Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.\r\n Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. \n Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.\r\n \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. Hal ini dilakukan dengan menata sistem peradilan yang terpadu, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban peradilan untuk bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta kewajiban hakim untuk menjaga kemandirian dan integritas.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai campur tangan dalam urusan peradilan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004","c5014771-6130-4e54-8bd9-987bc1381193","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[121],{"_122":123,"_98":124,"_125":126},"nomor_putusan","97/PUU-XI/2013","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/88/putusan_sidang_1694_97%20PUU%202013-UU_Pemda%20dan%20UU_kekuasaankehakiman-telahucap19Mei2014%20--%20header-%20wmActionWiz.pdf","teks","Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 2009
on
JUDICIAL POWER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the judicial power according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an independent power exercised by the Supreme Court and judicial bodies under it within the general court, religious court, military court, state administrative court, and by a Constitutional Court, to administer justice to uphold law and justice;
that in order to realize an independent judicial power and a clean and authoritative judiciary, it is necessary to organize an integrated judicial system;
that Law Number 4 of 2004 on Judicial Power is no longer in accordance with the development of legal and constitutional needs according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8bcab04-80ad-4c13-a792-0e1829e3d111","actionData","errors"]