[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8b2508f-a1d8-4219-8865-4c7f7147a145","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1960","number","5","year","1960","published_date","1960-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 5, LL SETNEG : 3 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 100)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk menghentikan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1951, yang mengatur pengeluaran uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat pecahan Rp 5,- dan Rp 10,-. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Mata Uang melalui Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 yang telah menjadi Undang-Undang No. 71 Tahun 1958, dianggap perlu untuk menarik kembali uang kertas tersebut dari peredaran dan mencabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah. Menteri (Muda) Keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas tersebut dengan memberikan kesempatan penukaran selama tiga bulan. Setelah periode tersebut, hak piutang berdasarkan uang kertas tersebut akan hilang dan tidak akan ada penggantian dalam bentuk apapun.","transitional_provisions","1. Pada hari diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, dihentikan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1951, kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut.\n2. Mulai 1 April 1960, uang-uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat pecahan Rp 5,- dan Rp 10,- dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dan ditarik kembali dari peredaran.\n3. Menteri (Muda) Keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas tersebut dengan memberi kesempatan untuk menukar uang kertas tersebut seharga nominalnya dengan uang yang sah selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1 April 1960.\n4. Setelah berlalunya jangka waktu 3 bulan, segala hak piutang berdasarkan uang kertas tersebut menjadi hilang dan tidak akan diberi pengganti lagi dalam bentuk apapun.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 17 Tahun 1951 tentang Menetapkan \"Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39898/uu-no-17-tahun-1951","caa776b1-fb17-4dcd-8984-74debf97167a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 5 OF 1960
REGARDING
TERMINATION OF THE VALIDITY OF LAW NUMBER 17 OF 1951
(STATE GAZETTE 1951 NUMBER 100)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the implementation of the amendment to the Currency Law through Emergency Law No. 4 of 1958 (State Gazette of 1958 No. 46), which has become Law No. 71 of 1958 (State Gazette of 1958 No. 125), it is deemed necessary to withdraw from circulation Government banknotes in denominations of Rp 5,- and Rp 10,- issued under Law No. 17 of 1951 (State Gazette of 1951 No. 100) which stipulates Emergency Law No. 21 of 1950 concerning the issuance of banknotes at the expense of the United States of the Republic of Indonesia as Law;
that it is also deemed necessary to revoke the status as legal tender for Government banknotes of the United States of the Republic of Indonesia in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8b2508f-a1d8-4219-8865-4c7f7147a145","actionData","errors"]