[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d85eea39-24b9-4ec1-901b-e7f76323ab76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2011\r\n TENTANG PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2011\r\n TENTANG PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH - perubahan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2011\r\n TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan permasalahan teknis dalam pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perda No. 21 Tahun 2011 \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu No. 11/PMK.07/2020; Perda No. 21 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2014 \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n MEngubah ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 56, dan Pasal 89 \n 3 hlm., Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan pajak daerah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Perubahan dilakukan karena hasil pungutan pajak belum optimal, terutama dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), disebabkan tarif yang relatif tinggi dan tidak adanya perbedaan tarif PBB antara NJOP di bawah dan di atas Rp.1.000.000.000,-.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diturunkan menjadi 13% dari dasar pengenaan pajak.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diubah menjadi:

0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,-
0,22% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,-

","transitional_provisions","1. Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.\n2. Ketentuan pengelolaan, penagihan dan pertanggungjawaban pajak daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305368/perda-kab-kerinci-no-1-tahun-2024","187a1281-ea89-4572-9552-fa248bfc22e3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 21 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to fulfill the aspirations of the community and
technical problems in the management of regional taxes, it is necessary
to make improvements to Regional Regulation Number
21 of 2011 concerning Regional Taxes;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding
Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2011
concerning Regional Taxes;

In view of:

Article 18 (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 58 of 1958 concerning Stipulation
Emergency Law Number 21 of 1957

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d85eea39-24b9-4ec1-901b-e7f76323ab76","actionData","errors"]