Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Kerinci 6/2014 · Perda Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2014 · Perda Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:17 Oktober 2014Tanggal Penetapan:17 Oktober 2014
Organisasi Komisi & Badan Negara

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
LokasiPemerintah Kabupaten Kerinci
Tanggal Berlaku17 Oktober 2014
Tanggal Penetapan17 Oktober 2014
Tempat PenetapanSiulak

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan pajak daerah, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Perubahan dilakukan karena hasil pungutan pajak belum optimal, terutama dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), disebabkan tarif yang relatif tinggi dan tidak adanya perbedaan tarif PBB antara NJOP di bawah dan di atas Rp.1.000.000.000,-.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

  1. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diturunkan menjadi 13% dari dasar pengenaan pajak.
  2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diubah menjadi:
    • 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,-
    • 0,22% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,-

1. Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan. 2. Ketentuan pengelolaan, penagihan dan pertanggungjawaban pajak daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

(-)