[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8018661-476b-4137-9953-e0061de750af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-06-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan","place_of_enactment","Muaradua","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL-BATUBARA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara, mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutan; Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan di bidang mineral dan batubara, yang disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peraturan mengenai pertambangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur dengan Perda No. 16 Tahun 2006 dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai organisasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; wilayah pertambangan; usaha pertambangan; izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; data pertambangan; hak dan kewajiban; penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan; berakhirnya izin usaha pertambangan; usaha jasa pertambangan; pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat; sanksi administratif; serta ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 05 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Latar belakangnya adalah peran penting pertambangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan perlunya penyesuaian peraturan pertambangan dengan perkembangan otonomi daerah.

Kebijakan ini mencakup:

Organisasi Pengelolaan Pertambangan: Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan, termasuk pembuatan peraturan daerah, pemberian izin, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan.
Wilayah Pertambangan (WP): WP menjadi landasan kegiatan pertambangan dan harus ditetapkan secara transparan dan bertanggung jawab. WP terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Penetapan WPR dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
Izin Usaha Pertambangan (IUP): Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR. IUP terdiri dari tahap eksplorasi dan operasi produksi. IUP diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan setelah mendapatkan WIUP. IUP memuat berbagai ketentuan seperti nama pemegang izin, lokasi wilayah, rencana tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan AMDAL/UKL-UPL.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR): Bupati memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/koperasi. Luas wilayah IPR dibatasi dan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah izin diterbitkan dan mematuhi peraturan terkait K3, lingkungan, dan standar teknis.
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP: Pemegang IUP berhak melakukan tahapan usaha pertambangan dan memiliki mineral/batubara yang telah diproduksi setelah membayar iuran. Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mengelola keuangan, meningkatkan nilai tambah sumber daya, melaksanakan pengembangan masyarakat, dan mematuhi batas toleransi lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai data pertambangan, penggunaan tanah, penghentian sementara kegiatan IUP, berakhirnya IUP, usaha jasa pertambangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan masyarakat, dan sanksi administratif.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan yang tercantum dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP/IPR.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini juga dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/32718/perda-kab-ogan-komering-ulu-selatan-no-9-tahu","030cf429-add0-4902-81a7-1a074511b9cd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OGAN KOMERING ULU SELATAN REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Considering:

that the management of natural resources in Ogan Komering Ulu Selatan Regency, especially mineral mining and coal mining, has an important and real role in providing added value to economic growth both on a national and regency scale in improving sustainable development;
that in accordance with Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, regions are given the authority to make regulations in the field of minerals and coal, which are adjusted and do not conflict with applicable laws and regulations;
that the regulations regarding mining in Ogan Komering Ulu Selatan Regency are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8018661-476b-4137-9953-e0061de750af","actionData","errors"]