[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7db3475-fca4-461f-b35c-8bfca807c818","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-07-13","effective_date","2017-08-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Statuta Politeknik Imigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 14, BN.2017/NO.1114, peraturan.go.id : 66 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Statuta Politeknik Imigrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Statuta ini menjadi landasan bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekim. Poltekim menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Pembinaan teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Poltekim memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik, termasuk penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan dievaluasi secara berkala. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, namun bahasa asing juga dapat digunakan. Proses belajar mengajar meliputi tatap muka, penugasan terstruktur, evaluasi, praktik, dan kegiatan belajar mandiri. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi bagian dari kegiatan Poltekim.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan akademik dan non-akademik Akademi Imigrasi masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Sumber daya manusia dan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekim menggunakan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk Akademi Imigrasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.\n3. Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban, status Peserta Didik, dan alumni, serta dokumen akademik Akademi Imigrasi diintegrasikan ke dalam Poltekim, paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkumham No. 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174123/permenkumham-no-28-tahun-2020","536eb265-4633-4c70-9f9c-b6f9a4279887","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1114, 2017
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. POLTEKIM Statute.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2017
on
THE STATUTE OF THE IMMIGRATION POLYTECHNIC

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to organize and manage the Immigration Polytechnic and implement the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 59 of 2016 on the Organization and Governance of the Immigration Polytechnic, it is necessary to prepare basic regulations for the management of the Immigration Polytechnic which are used as the basis for the preparation of operational regulations and procedures at the Immigration Polytechnic;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7db3475-fca4-461f-b35c-8bfca807c818","actionData","errors"]