[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7a8709a-10b4-45f8-8982-c581cc19a36b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1995","number","13","year","1995","published_date","1995-05-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Izin Usaha Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1995
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 13, LN. 1995 No. 25, TLN No. 3596, LL Setkab : 8 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Izin Usaha Industri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1995. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang lebih baik di bidang industri dengan menyempurnakan ketentuan Izin Usaha Industri. Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali untuk jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang hanya perlu didaftarkan. Izin Usaha Industri diberikan setelah perusahaan memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan selesai membangun pabrik. Perusahaan yang melakukan perluasan lebih dari 30% kapasitas produksi harus memperoleh Izin Perluasan. Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan beroperasi dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran tertentu. Tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Menteri.","transitional_provisions","1. Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Izin Tetap yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n3. Izin Perluasan yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.\n4. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku sebagai Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Izin Usaha Industri dapat dicabut jika perusahaan melakukan perluasan tanpa Izin Perluasan.\n2. Izin dapat dicabut jika perusahaan memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.\n3. Izin dapat dicabut jika perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan melampaui batas baku mutu.\n4. Izin dapat dicabut jika kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan izin.\n5. Izin dapat dicabut jika perusahaan tidak menyampaikan informasi industri atau menyampaikan informasi yang tidak benar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5686/pp-no-107-tahun-2015","61cbcf73-320a-4033-bbf3-a769af015baf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 1995
on
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to encourage the creation of a better business climate in the industrial sector, it is deemed necessary to improve the provisions of the Industrial Business License.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Law Number 5 of 1984 on Industry (State Gazette of 1984 Number 22, Supplement to State Gazette Number 3274);
Law Number 24 of 1992 on Spatial Planning (State Gazette of 1992 Number 115, Supplement to State Gazette Number 3501);
Government Regulation Number 17 of 1986 on the Authority for Regulation, Development and Development of Industry (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7a8709a-10b4-45f8-8982-c581cc19a36b","actionData","errors"]