Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8)

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi diproses oleh instansi yang berwenang.

Perubahan substansial meliputi:

1. Pencatatan Kelahiran: Pelaporan kelahiran yang melampaui 60 hari sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
2. Sanksi Administrasi: Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, termasuk kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahan nama. Besaran denda administrasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang.

(-)

1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting. 2. Besaran denda administrasi tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah.