[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d784de5a-147f-496d-9446-f4bb90973de0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2023","number","61","year","2023","published_date","2023-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Keuangan - Fasilitas Lainnya - Kepala - Sekretaris Badan - Deputi - Kelompok Kerja - Kelompok Ahli - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 61, LN 2023 (124) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
ABSTRAK:	\n \n Pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut sudah tidak sesuai dengan lingkup dan beban kerja serta perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 120 Tahun 2020. \n Perpres ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang diberikan setiap bulannya. Pajak penghasilan atas hak keuangan Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan pengaturan hak keuangan dan fasilitas dengan lingkup dan beban kerja yang berkembang. Ketentuan substansial mencakup pemberian hak keuangan bulanan dan fasilitas lainnya, seperti biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial. Hak keuangan ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk setiap posisi, dan bagi Pegawai Negeri Sipil, dibayarkan selisihnya. Fasilitas lainnya termasuk biaya perjalanan dinas sesuai jabatan dan jaminan sosial yang meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian.","transitional_provisions","1. Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli yang telah dilantik atau diangkat sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhitungkan hak keuangan yang telah diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERPRES No. 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73087/perpres-no-69-tahun-2017","9059c9c2-043a-4e7f-95fa-c56010e28535","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 OF 2023
CONCERNING
FINANCIAL RIGHTS AND OTHER FACILITIES FOR HEAD, SECRETARY OF THE AGENCY, DEPUTY, WORKING GROUP, AND EXPERT GROUP OF THE
PEATLAND AND MANGROVE RESTORATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Article 26 of Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning the Peatland and Mangrove Restoration Agency, the Head, Secretary of the Agency, Deputies, Working Groups, and Expert Groups of the Peatland and Mangrove Restoration Agency are granted financial rights and other facilities;
that the regulation regarding financial rights and other facilities for the Head, Secretary of the Agency, Deputies, Working Groups, and Expert Groups of the Peatland and Mangrove Restoration Agency as stipulated in Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d784de5a-147f-496d-9446-f4bb90973de0","actionData","errors"]