[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d724cbad-7437-41e8-85b4-1066b4c92a09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-10-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Biaya Domestik Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

domestik haji - biaya
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Domestik Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa perjalanan Ibadah Haji dibutuhkan penyelenggaraan secara aman, tertib dan lancar, agar jemaah haji dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan beribadah, dan oleh karena itu pemerintah daerah ikut bertanggung jawab memberikan subsidi biaya domestik haji bagi para jemaah haji. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,dimana biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1964; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tengah No.9 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tengah No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang biaya domestik haji dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, tanggung jawab, komponen dan besaran biaya domestik haji, dan pengelolaan biaya domestik haji. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Penjelasan : 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Biaya Domestik Haji di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menyelenggarakan ibadah haji secara aman, tertib, dan lancar, serta memberikan subsidi biaya domestik haji kepada jemaah haji. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum mengenai biaya domestik haji dan membantu meringankan beban biaya calon jemaah haji.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam pembiayaan transportasi jemaah haji. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas biaya kesehatan, biaya administrasi, dan pemeliharaan Asrama Haji Palu. Calon jemaah haji/jemaah haji bertanggung jawab membayar biaya di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya Domestik Haji meliputi biaya transportasi, akomodasi/konsumsi, kesehatan, administrasi, upah/lumpsum, biaya pemeliharaan asrama haji, dan biaya tak terduga.

Pengelolaan Biaya Domestik Haji menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) Provinsi Sulawesi Tengah, melalui koordinasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi. PPHI harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26552/perda-prov-sulawesi-tengah-no-4-tahun-2016","ea429f4b-7bcd-4153-8e4c-d40ebd485bf5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 12 OF 2009
CONCERNING
DOMESTIC HAJJ COSTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the Hajj pilgrimage requires safe, orderly and smooth organization, so that pilgrims can feel peace and comfort in worship, and therefore the regional government is responsible for subsidizing domestic hajj costs for the pilgrims.
that based on the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, where the cost of transporting pilgrims from their area of origin to the embarkation point and from the debarkation point to their area of origin is the responsibility of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Domestic Hajj

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d724cbad-7437-41e8-85b4-1066b4c92a09","actionData","errors"]