Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 12 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Biaya Domestik Haji di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menyelenggarakan ibadah haji secara aman, tertib, dan lancar, serta memberikan subsidi biaya domestik haji kepada jemaah haji. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum mengenai biaya domestik haji dan membantu meringankan beban biaya calon jemaah haji.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam pembiayaan transportasi jemaah haji. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas biaya kesehatan, biaya administrasi, dan pemeliharaan Asrama Haji Palu. Calon jemaah haji/jemaah haji bertanggung jawab membayar biaya di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya Domestik Haji meliputi biaya transportasi, akomodasi/konsumsi, kesehatan, administrasi, upah/lumpsum, biaya pemeliharaan asrama haji, dan biaya tak terduga.

Pengelolaan Biaya Domestik Haji menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) Provinsi Sulawesi Tengah, melalui koordinasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi. PPHI harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

(-)

(-)