[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6c24763-bcdb-4168-b690-d6dfd4258908","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Presensi Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013","number","6/PERMEN-KP/2013","year","2013","published_date","2013-04-03","effective_date","2013-04-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Presensi Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 6/PERMEN-KP/2013, BN.2013 No. 599, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Presensi Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2003 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan presensi elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap jam kerja, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389/SJ/KP.710/V/2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menerapkan dan menegakkan disiplin pegawai terkait jam masuk, istirahat, pulang kantor, dan pemanfaatan jam kerja.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kewajiban bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugas selama 5 hari kerja dengan total 37,5 jam per minggu.\n2. Penetapan waktu presensi masuk (pukul 08.00) dan pulang kantor (pukul 16.00 pada hari Senin-Kamis dan pukul 16.30 pada hari Jumat).\n3. Kategori keterlambatan (TM) dan pulang sebelum waktunya (PSW) bagi pegawai yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.\n4. Kewajiban bagi pegawai yang telah melakukan presensi masuk untuk memanfaatkan jam kerja secara efektif.\n5. Prosedur bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor, yaitu tidak wajib melakukan presensi tetapi wajib menyerahkan bukti surat tugas.\n6. Pengaturan mengenai hari dan jam kerja pada unit kerja yang bersifat khusus, yang akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan unit eselon I setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal.\n7. Ketentuan mengenai pelaksanaan presensi manual dalam kondisi tertentu, seperti kerusakan sistem elektronik atau keadaan darurat.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang penanggung jawab pelaksanaan presensi elektronik, yaitu pimpinan unit kerja, supervisor, dan operator, beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, diatur pula prosedur pelaporan daftar presensi dan absensi pegawai kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pegawai yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158526/permen-kkp-no-3permen-kp2016-tahun-2016","ad837af9-214f-46ed-895b-9bfd196036a6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6/PERMEN-KP/2013
ON
ELECTRONIC PRESENCE
WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the discipline and
compliance of Civil Servants to working hours, it is necessary
to implement electronic presence in the Ministry of
Marine Affairs and Fisheries;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs
and Fisheries regarding Electronic Presence within the
Ministry of Marine Affairs and Fisheries;

In view of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of
Civil Service (State Gazette of 1974 Number 55,
Supplement to State Gazette Number 3041) as
amended by Law Number 43 of 1999
(State Gazette of 1999 Number 169,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6c24763-bcdb-4168-b690-d6dfd4258908","actionData","errors"]