Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655)

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. Perubahan tersebut meliputi penambahan bidang layanan kesehatan sebagai salah satu bidang pemberian Bantuan Pemerintah, selain bidang sosial keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan. Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai penerima Bantuan Pemerintah. Bantuan operasional dapat diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama, dan lembaga kesehatan, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Bantuan sarana dan prasarana dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga kesehatan, lembaga Pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan nonformal, dan lembaga kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.

(-)

(-)