[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6771200-df78-43ac-bb66-30d5e6cf9f44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021","number","30","year","2021","published_date","2021-06-09","effective_date","2021-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Ruang Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAWASAN RUANG LAUT
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 30, BN 2021/ NO 746 ; PERATURAN.GO.ID;38 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengawasan Ruang Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (7), \r\nPasal 217 ayat (7), dan Pasal 222 ayat (2) Peraturan Pemerintah \r\nNomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan \r\nRuang, serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha \r\nsesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada \r\nsubsektor pengelolaan ruang laut yang dilakukan melalui \r\npendekatan berbasis risiko, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan Ruang \r\nLaut; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6617); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6639); \r\n6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); \r\n7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum\r\nb. Tata cara pengawasan\r\nc. Laporan hasil pengawasan\r\nd. audit tata ruang laut\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n 55 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengawasan ruang laut yang meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan pengawasan pemanfaatan sumber daya di laut terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut. Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya, dilaksanakan oleh pengawas kelautan yaitu Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K).

Polsus PWP-3-K berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memasuki lokasi tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, memeriksa bangunan, menghentikan pelanggaran, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan. Pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dilakukan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di kawasan pesisir secara terpadu dengan instansi terkait. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian lokasi dan jenis kegiatan, pemenuhan hak dan kewajiban, keabsahan dokumen, penyampaian laporan, kesesuaian dengan RTR dan/atau rencana zonasi, serta dampak terhadap ruang penghidupan nelayan kecil.

Pengawasan dilakukan melalui pengamatan langsung (patroli/perondaan dan inspeksi lapangan) dan tidak langsung (analisis dokumen). Inspeksi lapangan dapat dilakukan secara rutin atau insidental berdasarkan laporan masyarakat. Dalam hal ditemukan pelanggaran, atasan Polsus PWP-3-K menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada penerbit dokumen KKPRL atau perizinan berusaha, mengenakan sanksi administratif, dan/atau melaporkan kepada aparat berwenang jika ada indikasi tindak pidana. Terdapat pula pengawasan khusus untuk kondisi mendesak yang berdampak besar atau menjadi perhatian publik.

Peraturan ini juga mengatur tentang Audit Tata Ruang Laut yang bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya perubahan fungsi ruang laut. Audit dilakukan berdasarkan hasil penilaian perwujudan dokumen RTR dan/atau rencana zonasi, hasil penyelesaian sengketa, rekomendasi hasil pengawasan, dan/atau laporan/pengaduan pelanggaran. Tahapan audit meliputi pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, penentuan tipologi pelanggaran, penyusunan laporan, dan tindak lanjut. Tim audit dapat dibentuk di tingkat pusat oleh Menteri atau di tingkat daerah provinsi oleh gubernur. Hasil audit dapat berupa rekomendasi pengenaan sanksi administratif atau pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil jika ada unsur tindak pidana.

","transitional_provisions","1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi ditemukan adanya perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTR Laut, RZ KAW, RZ KSNT dan/atau RZWP-3-K dengan luas yang ditetapkan oleh\n\n2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut dan Audit Tata Ruang Laut pada lokasi yang RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT belum ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permen KKP No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/315394/permen-kkp-no-5-tahun-2025","61d99deb-8829-4cd5-bf9c-73625ad3fa64","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 OF 2021
CONCERNING
SUPERVISION OF MARINE SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 189 paragraph (7),
Article 217 paragraph (7), and Article 222 paragraph (2) of Government Regulation
Number 21 of 2021 concerning the Implementation of Spatial
Planning, and to ensure the implementation of business activities
in accordance with the standards for implementing business activities in the
subsector of marine space management carried out through
a risk-based approach, it is necessary to establish a Regulation of the
Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding Supervision of Marine\nSpace;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6771200-df78-43ac-bb66-30d5e6cf9f44","actionData","errors"]