[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d677119f-2857-46b8-a2b2-be0df02123ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-05-17","effective_date","2013-05-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan\r\nsalah satu sumber pendapatan daerah\r\nguna membiayai pelaksanaan\r\npemerintahan daerah, meningkatkan\r\npelayanan kepada masyarakat dan\r\nmeningkatkan kemandirian daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan \r\nketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 \r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, perlu mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud huruf a dan\r\nhuruf b, perlu membentuk Peraturan\r\ndaerah tentang Retribusi Pengendalian\r\nMenara Telekomunikasi; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penagihan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, insentif pemungutan, pemanfaatan menara, persebaran dan ketentuan teknis, perizinan pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. \n 42 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua produk hukum daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang tersebut, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkannya.\n- **Golongan Retribusi**: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi gangguan.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif**: Ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yaitu sebesar 2% per tahun. Tarif ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.\n- **Wilayah Pemungutan**: Dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kudus.\n- **Saat Retribusi Terutang**: Pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Pemungutan Retribusi**: Tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Pembayaran Retribusi**: Dilakukan secara tunai dan dilunasi paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Sanksi Administrasi**: Jika tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga 2% setiap bulan.\n- **Penagihan Retribusi**: Dilakukan dengan STRD setelah Surat Teguran.\n- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian.\n- **Kedaluwarsa Penagihan**: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana.\n- **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.\n- **Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan**: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan.\n- **Insentif Pemungutan**: Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif.\n- **Pemanfaatan Menara**: Diatur mengenai pemanfaatan menara secara tertib, program pertanggungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan menara bersama.\n- **Persebaran dan Ketentuan Teknis**: Diatur mengenai pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi.\n- **Perizinan Pembangunan Menara**: Pembangunan menara harus didasarkan pada rekomendasi peruntukan ruang dan izin mendirikan bangunan menara.\n- **Pengawasan dan Pengendalian**: Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283894/perda-kab-kudus-no-4-tahun-2023","1dac9877-373d-477f-b9d1-268685f0791c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NUMBER 1 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Retribution is one source of regional income to finance the implementation of regional government, improve services to the community and increase regional independence;
that in order to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate the Telecommunication Tower Control Fee;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Telecommunication Tower Control Fee;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d677119f-2857-46b8-a2b2-be0df02123ac","actionData","errors"]