[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d614c41d-8103-4a5d-b399-0739e74a0119","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-01-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2009/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Maka\r\nPengelolaan Keuangan Daerah Dilakukan Secara Tertib, Efektif,\r\nEfisien, Akuntabel, Transparan Dengan Memperhatikan Azas\r\nKeadilan, Kepatuhan Dan Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan;\r\nB. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 182\r\nDan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang\r\nPemerintah Daerah Dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Pasal 330\r\nAyat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006\r\nTentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Maka Perlu\r\nAdanya Peraturan Peraturan Pelaksanaan Menyeluruh Dan Terpadu\r\nDi Daerah Sehingga Memudahkan Dalam Pelaksanaanya. \n Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB III : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB IV : SUMBER PENERIMAAN DAERAH;\r\nBAB V : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB VI : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB VII : PELAKSANAAN APBD; \r\nBAB VIII : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH;\r\nBAB IX : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD;\r\nBAB X : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB XI : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH;\r\nBAB XII :KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. \n 63 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan substansial, termasuk:

Definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada di tangan Bupati, yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD.
Sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.
Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
Proses penyusunan APBD, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan RKA-SKPD.
Penetapan APBD melalui penyampaian, pembahasan, dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Pelaksanaan APBD, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, dan pelaksanaan anggaran pembiayaan.
Pengelolaan kekayaan daerah, termasuk pengelolaan piutang daerah dan investasi daerah.
Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, termasuk penatausahaan dokumen, akuntansi keuangan daerah, dan pertanggungjawaban bendaharawan.
Pengendalian intern, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan daerah.
Penyelesaian kerugian daerah.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan akuntabel.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Katingan No. 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/259799/perda-kab-katingan-no-8-tahun-2022","40cdfbbc-8176-4357-b9d5-dbb21d8d8a4a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2009
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create good governance, the Regional Finance Management is carried out in an orderly, effective, efficient, accountable, transparent manner, taking into account the principles of justice, compliance and adherence to laws and regulations;
that in the context of Implementing the Basic Policies of Regional Finance Management as stipulated in Article 182 and Article 194 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, as well as article 330 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number: 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, it is necessary to have

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d614c41d-8103-4a5d-b399-0739e74a0119","actionData","errors"]