[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d60019d9-91b1-4bad-b4ef-9415632763a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-08-12","effective_date","2015-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6, TLD NO.6, LL KAB BENGKAYANG : 50 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat(6) UUD 1945, UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Masa jabatan Kepala Desa, Tugas, Wewenang, hak dan Kewajiban Serta Larangan; Pertanggungjawaban Kepala Desa, Mekanisme Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015. \n Penjelasan sebanyak 8 (delapan) halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 13 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pemberhentian, dan pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis pemilihan Kepala Desa, yaitu pemilihan serentak dan pemilihan antar waktu melalui musyawarah desa.
Tahapan pemilihan Kepala Desa serentak, meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Persyaratan dan tata cara pendaftaran pemilih.
Persyaratan menjadi Kepala Desa, termasuk usia minimal, pendidikan, kesehatan, dan tidak pernah dipidana.
Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
Tata cara pelaksanaan kampanye dan masa tenang.
Prosedur pemungutan dan penghitungan suara.
Penetapan calon Kepala Desa terpilih dan pelantikan.
Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan.
Tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa.
Mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Desa, termasuk kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.\n2. Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16 memperoleh hak yang sama dan dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa.\n3. Laporan akhir masa jabatan bagi kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.\n4. Proses pemilihan kepala Desa yang telah berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daeran ini tetap berlaku, dan dilanjutkan pada tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak.\n5. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang I (Pertama).\n6. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, 2017 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang II (Kedua).\n7. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang III ( Ketiga).\n8. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati menunjuk Penjabat kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa difinitif.","sanctions","1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Bengkayang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/226667/perda-kab-bengkayang-no-2-tahun-2022","8ea70f7e-8959-4d2f-9174-329ada9346b6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKAYANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION, DISMISSAL AND APPOINTMENT OF VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n

Considering:

that for the sake of order and smooth implementation of the election and dismissal of village heads, it is necessary to prepare procedures in accordance with the prevailing laws and regulations;
that Regional Regulation of Bengkayang Regency Number 13 of 2006 concerning Procedures for Nomination, Election, Appointment, and Dismissal of Village Heads is no longer in accordance with the laws and regulations, so adjustments need to be made;
that based on the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regional Government establishes a policy for the implementation of simultaneous

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d60019d9-91b1-4bad-b4ef-9415632763a5","actionData","errors"]