[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5e7466e-9208-4c26-85e3-9825ae3a9a8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006","number","81","year","2006","published_date","2006-09-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 81, LLSETKAB : 12 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, dihapus.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini dibentuk untuk mendirikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan utama pembentukan BNP2TKI adalah untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. BNP2TKI berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, dan lainnya. BNP2TKI juga bertugas melakukan penempatan TKI berdasarkan perjanjian tertulis dengan negara pengguna atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan, serta memberikan pelayanan dan pengawasan terkait dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah, dan peningkatan kualitas TKI.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dihapus.\n2. Bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sampai dengan selesainya penataan organisasi BNP2TKI.\n3. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu paling lama 6 bulan menyerahkan seluruh dokumen terkait kepada BNP2TKI.\n4. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BNP2TKI dengan ketentuan dapat memilih status dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.\n5. Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala BNP2TKI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil.\n6. Seluruh aset Negara yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi beralih kepada BNP2TKI dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.\n7. Seluruh hak dan kewajiban Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI beralih kepada BNP2TKI.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129193/perpres-no-90-tahun-2019","a908223d-7a68-49c3-847d-2c44b0627ccb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 81 OF 2006
CONCERNING
THE NATIONAL AGENCY FOR PLACEMENT AND PROTECTION
OF INDONESIAN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the objectives of placement and protection of Indonesian Workers abroad as intended in Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, it is necessary to establish the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers as a government agency to implement policies in the field of placement and protection of Indonesian Workers in a coordinated and integrated manner;
that the implementation of placement and protection of Indonesian Workers abroad is a shared responsibility and involves relevant government agencies, so that the National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5e7466e-9208-4c26-85e3-9825ae3a9a8e","actionData","errors"]