[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5e25e8b-42f2-4762-a67a-69f05a995c15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021","number","19","year","2021","published_date","2021-03-31","effective_date","2021-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 19, BN.2021/No.311, jdih.pu.go.id : 54 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB). Tujuannya adalah agar BGCB yang dilestarikan memenuhi standar teknis dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Standar Teknis BGCB: Meliputi ketentuan tata bangunan, ketentuan pelestarian, dan ketentuan keandalan BGCB.
Proses Penyelenggaraan BGCB:\n
- Tahap Persiapan: Kajian identifikasi (penelitian, identifikasi nilai penting, pendataan kondisi fisik, studi kelayakan), dokumentasi, dan usulan penanganan pelestarian.
- Tahap Perencanaan Teknis: Penyiapan dokumen rencana teknis pemeliharaan, pemugaran, dan/atau pemanfaatan BGCB.
- Proses Persetujuan Pelestarian BGCB: Persetujuan Bangunan Gedung Khusus Cagar Budaya (PBG-CB) atau perubahan PBG-CB.
- Tahap Pelaksanaan: Penyelamatan dan pengamanan, pelaksanaan oleh penyedia jasa, dan pengawasan pelaksanaan.
- Tahap Pemanfaatan: Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) dan pemanfaatan BGCB.
\n
Kompensasi, Insentif, dan Disinsentif: Pemerintah daerah atau pusat dapat memberikan kompensasi, insentif, atau disinsentif kepada pemilik/pengelola BGCB untuk mendorong upaya pelestarian.
Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam mendukung pelestarian, melakukan pengawasan, serta promosi dan edukasi pelestarian.
Pembinaan: Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan BGCB secara nasional.
Pendanaan: Pendanaan penyelenggaraan BGCB merupakan kewajiban pemilik/pengelola, namun dapat berasal dari anggaran pemerintah atau sumber lain yang sah.

\n","transitional_provisions","1. Setiap Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan di kabupaten/kota dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n2. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABG-CB) yang ada di kabupaten/kota dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disesuaikan menjadi TPA-CB.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PUPR No. 01/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159828/permen-pupr-no-01prtm2015-tahun-2015","fd1557f4-6a99-4149-889c-a660fa126d40","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2021
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PRESERVED
CULTURAL HERITAGE BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 102 of Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing concerning Technical Guidelines for the Implementation of Preserved Cultural Heritage Buildings;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5e25e8b-42f2-4762-a67a-69f05a995c15","actionData","errors"]