[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5c338a0-64ac-49b1-917f-dd24b3bf6f75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021","number","11","year","2021","published_date","2021-05-07","effective_date","2021-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 11, BN.2021/No.512, jdih.lkpp.go.id : 6 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Tujuan utama adalah untuk mewujudkan kesamaan pemahaman, menjadi referensi bagi pelaksana, dan memastikan pengadaan sesuai dengan prinsip dan etika yang berlaku. Ruang lingkup peraturan ini mencakup pedoman pelaksanaan perencanaan pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Para pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dapat dibantu oleh sumber daya pengelola fungsi pengadaan. PA bertanggung jawab menetapkan perencanaan, mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan melaksanakan konsolidasi pengadaan. PPK bertugas menyusun perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya dan dapat mengusulkan kebutuhan pengelola pengadaan kepada PA/KPA. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran pengadaan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Lembaga ini berlaku, RUP yang telah disusun dan diumumkan pada aplikasi SIRUP sebelum peraturan ini diundangkan, proses pengadaannya tetap dilanjutkan.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158206/peraturan-lkpp-no-7-tahun-2018","c517cb13-3b37-4345-90e5-ef6098e3b023","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
INSTITUTION FOR GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2021
TENTANG
GUIDELINES FOR GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INSTITUTION FOR GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyelarasan dengan perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa berdasarkan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5c338a0-64ac-49b1-917f-dd24b3bf6f75","actionData","errors"]