[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4af9802-b859-4eda-af71-84835b9b2fbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah sehingga harus dikelola dengan baik dan benar;\r\nb. bahwa Barang Milik Daerah dalam _pelaksanaan\r\npengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan dan dalam upaya merespon perkembangan dalam lingkungan regulasi dan paradigma mengenai pengelolaan barang milik daerah, perlu untuk dilakukan;\r\nc. bahwa agar terwujudnya pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis\r\nserta menjamin adanya kepastian nilai maka Peraturan\r\nDaerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurufc, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang\r\nPenjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa KendaraanPerorangan Dinas \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024. \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 97)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan ekonomis, serta menjamin kepastian nilai. Beberapa poin utama dari perubahan ini meliputi perubahan definisi beberapa istilah kunci terkait pengelolaan barang milik daerah, perubahan terkait penetapan status penggunaan barang milik daerah, mekanisme penyetoran uang sewa, jangka waktu pinjam pakai, pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), penilaian barang milik daerah, persyaratan tukar menukar dan hibah barang milik daerah, penyertaan modal pemerintah daerah, serta penatausahaan barang milik daerah yang meliputi daftar barang, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kota Padang No. 10 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/101084/perda-kota-padang-no-10-tahun-2017","9f416624-ab32-4f2f-899b-8a71be63bc4e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering:

that regional assets are one of the most vital assets
owned by the region to support
the operational running of the regional government so that they must be
managed properly and correctly;
that the implementation of Regional Assets
management is fraught with potential conflict of interest
and in an effort to respond to developments in
regulations and paradigms regarding management of
regional assets, it is necessary to do so;
that in order to realize the management of Regional Assets
that is transparent, efficient, accountable, economical
and guarantees certainty of value, the Regulation
Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning Management of Goods
Regional Property needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4af9802-b859-4eda-af71-84835b9b2fbb","actionData","errors"]