Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

1. Syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional LMK, termasuk persyaratan badan hukum nirlaba, kuasa dari pemegang hak cipta, jumlah anggota minimum, dan kemampuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
2. Pembentukan LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait untuk mengelola royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, termasuk kewenangan, tugas, dan susunan komisioner.
3. Evaluasi LMK dan LMK Nasional, termasuk kewajiban audit keuangan dan kinerja oleh akuntan publik.
4. Pencabutan izin operasional LMK jika melanggar ketentuan, seperti perubahan badan hukum menjadi badan hukum yang mencari keuntungan, tidak mendistribusikan royalti, atau tidak melakukan audit.

LMK wajib memiliki izin operasional dari Menteri untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

(-)

(-)