[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4291a76-7585-4515-a687-032e941a404c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-03-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYUSUNAN-DAN-PENGELOLAAN-PROLEGDA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2010 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun melalui mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi.\r\nPenyusunan Peraturan Daerah yang terprogram akan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004;PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; PP No.61 Thn 2005; Perpres No.61 Thn 2005; Permendagri No.15 Thn 2006; Permendagri No.16 Thn 2006; Permendagri No.17 Thn 2006; Kepmendagri No.169 Thn 2004; Perda No.02 Thn 2008; Perda No.22 Thn 2009; Perda No.23 Thn 2009; Perda No.24 Thn 2009; Perda No.25 Thn 2009. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang penyususnan dan pengelolaan prolegda; pembentukan dan penetapan proglegda; penyusunan dan pengelolaan prolegda; pengelolaan prolegda; penyusunan rancangan perda diluar prolegda; anggaran; bentuk dan tata cara pengisian prolegda;. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Kota Pangkalpinang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Daerah melalui mekanisme yang terpadu dan terkoordinasi, serta untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tujuan pembentukan Prolegda, yaitu menjaga kesatuan sistem hukum nasional, menyusun perencanaan yang optimal dan sistematis, memberikan kejelasan dan kepastian perencanaan, menyamakan persepsi antar SKPD dan DPRD, menentukan skala prioritas, menjadi pedoman pembahasan Raperda, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Raperda.
Proses penyusunan dan pengelolaan Prolegda, termasuk koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kota, penyusunan Prolegda berdasarkan Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Kota.
Mekanisme penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Kota, termasuk peran Badan Legislasi DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan SKPD terkait.
Proses pembahasan hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota, serta penetapan Prolegda dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pengelolaan Prolegda untuk memastikan pelaksanaan program pembentukan Perda sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme perubahan skala prioritas dalam keadaan tertentu.
Penyusunan Rancangan Perda di luar Prolegda dalam keadaan tertentu, seperti adanya perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau keadaan mendesak lainnya.
Penganggaran penyusunan Perda dalam Prolegda yang dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","Pasal 23\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perencanaan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda atas prakarsa DPRD maupun Pemerintah Kota, harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/69971/perda-kota-pangkal-pinang-no-3-tahun-2017","5c01276c-cc94-413d-ab36-24082ba87085","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PANGKALPINANG CITY GOVERNMENT
PANGKALPINANG CITY REGULATION
NUMBER 3 OF 2010
ON
ARRANGEMENT AND MANAGEMENT OF PROLEGDA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve the quality of the preparation of Regional Regulations, it is necessary to prepare them through an integrated and coordinated mechanism;
that the programmed preparation of Regional Regulations will be able to produce laws and regulations that are in accordance with the needs of government administration, development implementation and public services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Pangkalpinang City Regional Regulation on the Preparation and Management of Prolegda;

Bearing in Mind :

Law Number 28 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 4

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4291a76-7585-4515-a687-032e941a404c","actionData","errors"]