[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e291c6-ae52-487d-b6bc-03261d29ff02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2024","number","03","year","2024","published_date","2024-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELINDUNGAN MASYARAKAT
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD Tahun 2024 No.219, TLD No. 266
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan bagi setiap masyarakat;\r\nbahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan maka perlu adanya upaya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;\r\nbahwa dengan adanya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan arahan, landasan hukum dan kepastian hukum. \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. \n Bab I: Ketentuan Umum;\r\nBab II: Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;\r\nBab III: Kewajiban Dan Kewenangan Pemerintah;\r\nBab IV: Hak, Kewajiban Dan Larangan Masyarakat;\r\nBab V: Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan;\r\nBab VI: Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum;\r\nBab VII: Tertib Sungai, Saluran Air Dan Kolam;\r\nBab VIII: Tertib Lingkungan Dan Persampahan;\r\nBab IX: Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu;\r\nBab X: Tertib Bangunan;\r\nBab XI: Tertib Sosial;\r\nBab XII: Tertib Kesehatan;\r\nBab XIV: Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian;\r\nBab XV: Tertib Peran Serta Mayarakat;\r\nBab XVI: Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;\r\nBab XVIII: Tugas, Hak Dan Kewajiban;\r\nBab XIX: Pelindungan Masyarakat;\r\nBab XX: Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;\r\nBab XXI: Pengendalian Dan Pengawasan;\r\nBab XXII: Pelaporan;\r\nBab XXIII: Kerja Sama Dan Koordinasi;\r\nBab XXIV: Pendanaan;\r\nBab XXV: Insentif;\r\nBab XXVI: Partisipasi Masyarakat Dalam Ketertiban Umum;\r\nBab XXV: Sanksi Administratif;\r\nBab XXVI: Penyidikan;\r\nBab XXVII: Ketentuan Pidana;\r\nBab XXVIII: Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024. \n Mencabut: \r\n1.\tPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;\r\n2.\tPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan\r\n3.\tPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.\r\n \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 235).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, serta untuk menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten.
Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
Ruang lingkup yang diatur meliputi tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran dan kolam, tertib lingkungan dan persampahan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib peran serta masyarakat.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
Masyarakat memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang tertib, bersih, dan indah, serta berkewajiban berperan serta dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

Peraturan ini juga mengatur berbagai larangan terkait dengan ketertiban umum, seperti larangan menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat tinggal, larangan membuang sampah sembarangan, larangan melakukan kegiatan usaha tanpa izin, dan larangan mendirikan bangunan tanpa izin.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin, atau penutupan tempat usaha.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran.","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Lamandau No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/191176/perda-kab-lamandau-no-8-tahun-2019","c20ab897-8e51-48a3-a50a-b4eb3528e453",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Lamandau No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/87138/perda-kab-lamandau-no-14-tahun-2017","00cb99df-59d0-48a5-a62e-cc660824a62a",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Lamandau No. 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/69064/perda-kab-lamandau-no-4-tahun-2016","9fb7721f-078a-469c-93bb-0e3511ec3c1a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE AND ORDER
AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of regional autonomy, the Regional Government has an obligation to participate in assisting the Government in promoting the welfare of the community through the realization of a safe, orderly, prosperous, and just social life in order to create public order and peace as well as Protection for every community;
that in order to create a peaceful and orderly society and foster a sense of discipline in behavior and anticipate the development of life dynamics, it is necessary to make efforts to create and maintain public order and peace of the community which is a basic need for the entire community to improve the quality of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e291c6-ae52-487d-b6bc-03261d29ff02","actionData","errors"]