[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3d5013c-aa94-429a-9bfe-a380bd69fcaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012","number","15","year","2012","published_date","2012-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung\r\njawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan\r\nmasyarakat dengan meningkatkan pembangunan di bidang\r\nperekonomian;\r\nbahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah\r\nmerupakan pilar perekonomian kerakyatan yang perlu\r\ndiberdayakan dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk\r\nberkembang sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi,\r\npemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,\r\npenciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;\r\nbahwa Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan\r\nkoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi\r\nKalimantan Selatan, dapat mengembangkan lembaga\r\npenjamin kredit dalam rangka memberi kemudahkan akses\r\nterhadap lembaga pembiayaan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit\r\nDaerah Kalimantan Selatan;\r\n \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1\r\nTahun 2012; \n Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPembentukan;\r\n3.\tNama dan Tempat Kedudukan;\r\n4.\tMaksud dan Tujuan;\r\n5.\tModal Dasar;\r\n6.\tKomposisi Kepemilikan Saham;\r\n7.\tPenyertaan Modal Daerah;\r\n8.\tKegiatan Usaha;\r\n9.\tPembatasan;\r\n10.\tImbal Jasa Penjaminan;\r\n11.\tKlaim dan Peralihan Hak Tagih; \r\n12.\tPrinsip Pengelolaan;\r\n13.\tNama Panggilan Dan Logo;\r\n14.\tOrgan Perusahaan; \r\n15.\tKepegawaian;\r\n16.\tPenetapan dan Penggunaan Laba Bersih;\r\n17.\tPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; \r\n18.\tPembubaran dan Likuidasi;\r\n19.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;\r\n20.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2012. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut Perusahaan) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pembentukan Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya Koperasi dan UMKM, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan spesifiknya adalah memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM, meningkatkan kegiatan perekonomian di Daerah, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian paling sedikit 25% atau sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemerintah Daerah (minimal 51%) dan pemegang saham lainnya (maksimal 49%). Penyertaan modal Daerah merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dengan memperhatikan batas pemberian jaminan yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain seperti penjaminan pinjaman koperasi kepada anggotanya, penjaminan kredit program kemitraan BUMN/BUMD, penjaminan penyaluran pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia, penjaminan surat utang, transaksi dagang, pengadaan barang/jasa (surety bond), bank garansi, surat kredit berdokumen dalam negeri, letter of credit, kepabeanan (custom bond), jasa konsultasi manajemen, penyediaan informasi (database) Terjamin, penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan penjaminan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan dilarang memberikan pinjaman (kecuali restrukturisasi penjaminan), menerima pinjaman (kecuali obligasi wajib konversi), dan melakukan penyertaan modal secara langsung (kecuali pada lembaga penjaminan ulang). Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip peningkatan kinerja dan produktivitas usaha, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas), dan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

Organ Perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan SelatanPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/84505/perda-prov-kalimantan-selatan-no-11-tahun-201","94df35ea-528c-4beb-acac-02248699f2db","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 15 OF 2012
ON
REGIONAL CREDIT GUARANTEE COMPANY
SOUTH KALIMANTAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that the Regional Government has the duty and responsibility to accelerate the realization of community welfare by improving development in the economic sector;
that cooperatives, micro, small and medium enterprises are pillars of the people's economy that need to be empowered and given the widest possible opportunity to develop so as to realize economic growth, equity and increased people's income, job creation and poverty alleviation;
that the Regional Government in an effort to empower cooperatives, micro, small and medium enterprises in South Kalimantan Province, can develop credit guarantee institutions in order to provide easy access to financing institutions;
that based on the considerations as referred to in letters a, b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3d5013c-aa94-429a-9bfe-a380bd69fcaa","actionData","errors"]