[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d38506da-ff69-43b7-be62-0bd6832ffa7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-04-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2013/2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Program Keluarga Berencana Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan mewujudkan keluarga berkualitas, maju, mandiri, dan sejahtera.

Tujuan dari penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah adalah untuk mengendalikan kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Daerah, serta meningkatkan efektivitas advokasi dan sosialisasi Program Keluarga Berencana Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah yang terdiri atas pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pengelolaan data dan informasi Keluarga Berencana, sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana, dan kemitraan Keluarga Berencana.
Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Program Keluarga Berencana Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Daerah.
Pelayanan kepesertaan keluarga berencana dilaksanakan berdasarkan prinsip bermutu, terjangkau, merata dan tidak diskriminatif.
PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah, melalui penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data kependudukan, Data Keluarga Berencana, data tahapan keluarga sejahtera, dan data catatan individu.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana di Daerah.
Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam bentuk pengelolaan program, pengintegrasian program, dan pemberdayaan dan penggerakan stakeholders bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan Keluarga Berencana di Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perda Kab. Bandung Barat No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316521/perda-kab-bandung-barat-no-6-tahun-2024","c3382bad-d679-4b5c-8135-0e01053f3be1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
ON
IMPLEMENTATION OF REGIONAL FAMILY PLANNING PROGRAM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANDUNG,

Considering :

that the Regional Family Planning Program as an integral part of national development needs to be improved by expanding the utilization of available resources;
that in order to accelerate the realization of quality, advanced, independent and prosperous families, it is deemed necessary to increase the participation of all parties, in a coordinated, integrated, and synchronized manner in the Regional Family Planning Program;
that based on Article 8 of Law Number 52 of 2009 on Population Development and Family Development, and Article 7 paragraph (2) letter o of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d38506da-ff69-43b7-be62-0bd6832ffa7d","actionData","errors"]