[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3382bad-d679-4b5c-8135-0e01053f3be1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8efd7419-4139-45d0-bfa7-12f2b5a56d11","Program Keluarga Berencana",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan - keluarga - berencana
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2024 (6): 33 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, perlu meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan diatur dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; eraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, perkembangan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024. \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 33 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait kependudukan dan keluarga berencana, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, perkembangan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan penyelenggaraan sistem informasi keluarga. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan panjang terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, yang mengacu pada kebijakan nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi, serta pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi sesuai kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup penyelenggaraan keluarga berencana meliputi upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi. Sistem Informasi Keluarga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana. Data dan Informasi Keluarga dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga, yang harus bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/70168/perda-kab-bandung-barat-no-2-tahun-2013","d38506da-ff69-43b7-be62-0bd6832ffa7d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST BANDUNG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
on
THE IMPLEMENTATION OF FAMILY DEVELOPMENT, POPULATION,
AND REGIONAL FAMILY PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

Considering :

that Family Development, Population and Family Planning are an integral part of national development so it needs to be improved by maximizing and expanding the utilization of available resources;
that to accelerate the realization of quality, advanced, independent and prosperous families, it is necessary to increase the participation of all parties, in a coordinated, integrated, and synchronized manner in the Family Development, Population and Family Planning Program;
that to follow up the provisions of Article 14 paragraph (2) of Law Number 52 of 2009 on Population Development and Family Development, is one of the responsibilities of the Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3382bad-d679-4b5c-8135-0e01053f3be1","actionData","errors"]