Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon

Juga dikenal sebagai: Peraturan MK 4/2015 · Peraturan MK No. 4 Tahun 2015 · Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2015

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:5 November 2015Tanggal Penetapan:5 November 2015
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDProses Peradilan & Hukum Acara

Informasi

TipePeraturan Mahkamah Konstitusi
TemaPedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon
LokasiMahkamah Konstitusi
Tanggal Berlaku05 November 2015
Tanggal Penetapan05 November 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

(-)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 ini bertujuan untuk memberikan pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan, termasuk kewajiban untuk mengajukan permohonan, jawaban, dan keterangan dalam jangka waktu tertentu serta persyaratan alat bukti yang harus dipenuhi.

(-)

(-)