[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3403d16-b08e-41ac-bd00-ea878196b9d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4ce1ad56-a5a5-4d03-9730-c62bb99e9d68","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Perka BKPM","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 7, BN 2016/ No. 1218; https://jdih.bkpm.go.id/ : 5 HLM
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengatur tentang penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kebijakan ini menetapkan bahwa pemetaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah hasil validasi untuk urusan penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hasil pemetaan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan tipe perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang merupakan kewenangan wajib nonpelayanan dasar yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas tersebut dibagi dalam empat tipologi: Tipe A (beban kerja besar), Tipe B (beban kerja sedang), Tipe C (beban kerja kecil), dan Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (beban kerja sangat kecil), yang dimungkinkan menerima tambahan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Perindustrian; Perdagangan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Transmigrasi; dan Tenaga kerja).

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan besaran tipologinya mengikuti besaran tipologi dinas tersebut. Hasil pemetaan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan dinas dan PTSP. Jika kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Dalam hal belum dilakukan pemetaan, daerah dapat menyampaikan data indikator variabel kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada BKPM untuk dievaluasi sebagai dasar penetapan tipologi dan nomenklatur kelembagaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perka BKPM No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169691/perka-bkpm-no-4-tahun-2017","49720562-1675-4422-a957-693db94e567b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
DETERMINATION OF MAPPING RESULTS OF REGIONAL GOVERNMENT AFFAIRS
IN THE FIELD OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3403d16-b08e-41ac-bd00-ea878196b9d3","actionData","errors"]