[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2a24ff3-36da-4096-a060-099933ff3efe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012","number","14/19/PBI/2012","year","2012","published_date","2012-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Bank Indonesia NO. 14/19/PBI/2012, LN.2012/NO.262, TLN NO.5370, BI.GO.ID : 13 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran oleh Bank Pelaksana. Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan jumlah BUMN yang mengelola KLBI dan penonaktifan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan sebagai acuan sanksi. Peraturan ini menetapkan BUMN yang ditunjuk untuk mengelola KLBI, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), serta jenis kredit yang mereka kelola. Selain itu, peraturan ini mengatur wewenang dan tanggung jawab BUMN dan Bank Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran KLBI, termasuk pengawasan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan.","transitional_provisions","1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 setiap keterlambatan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI kepada BUMN. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi penarikan kembali angsuran KLBI dan kewajiban membayar berdasarkan suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps. 4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps. 5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar berdasarkan suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps. 6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 setiap keterlambatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan BI No. 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138170/peraturan-bi-no-520pbi2003","e02b3c16-00f9-45cf-934b-41466193a5b8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 14/19/PBI/2012
ON
AMENDMENT TO BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 5/20/PBI/2003 CONCERNING THE TRANSFER OF MANAGEMENT OF BANK INDONESIA LIQUIDITY CREDIT WITHIN THE FRAMEWORK OF PROGRAM CREDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the management of Bank Indonesia Liquidity Credit within the framework of Program Credit is carried out by State-Owned Enterprises appointed by the Government based on an agreement between Bank Indonesia and the State-Owned Enterprises;
that currently there have been changes in the number of State-Owned Enterprises that manage Bank Indonesia Liquidity Credit;
that in order to further improve the effectiveness of the management of Bank Indonesia Liquidity Credit by State-Owned Enterprises and distribution by Implementing Banks, it is necessary to clarify the regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2a24ff3-36da-4096-a060-099933ff3efe","actionData","errors"]