[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d29e7014-cad8-46f5-9a32-e4da7e2ebe88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-01-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi\r\ndesa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan\r\nkapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa;\r\nbahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan\r\ndesa;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur\r\npengelolaan keuangan desa sudah tidak sesuai lagi;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Pendapatan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; Informasi Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan dan Sanksi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2009. \n Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran: 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 7).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 8).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 13).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 14).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 58).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 59).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bantul. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas Pengelolaan Keuangan Desa: Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa: Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
Sumber Pendapatan Desa: Pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): Struktur APBDesa, dasar penyusunan, penetapan, evaluasi, dan pelaksanaan APBDesa.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Bendahara desa, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Informasi Keuangan Desa: Hak masyarakat untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat.

Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi dapat berupa: penundaan pencairan ADD; dan pengurangan ADD untuk pada tahun anggaran berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Bantul No. 5 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12120/perda-kab-bantul-no-5-tahun-2015","e5979af8-c97b-47d6-8d20-6eb9815ead7d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 02 OF 2009
CONCERNING
PRINCIPLES OF VILLAGE FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

Considering:

that village finance management is an effort to realize village autonomy in financing development, economic growth, and increasing the capacity and welfare of the village community;
that as implementation of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation governing village finance management;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, several Regional Regulations of Bantul Regency governing village finance management are no longer appropriate;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bantul Regency concerning the Principles of Village Finance Management;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d29e7014-cad8-46f5-9a32-e4da7e2ebe88","actionData","errors"]