[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1dc11ad-18ee-4d3a-a491-80c3294f4c03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2016","number","21","year","2016","published_date","2016-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Kotabaru. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, dengan susunan: Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; Dinas Daerah; Badan Daerah dan Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang\r\ndibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian\r\ntugas camat. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan\r\nteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang\r\ntertentu perangkat daerah induknya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan\r\nTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten\r\nKotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru\r\nTahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kotabaru Nomor 19); \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan\r\nTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten\r\nKotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru\r\nTahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga\r\nTeknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi\r\nPamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru\r\nNomor 06);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24\r\nTahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan\r\nTata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013\r\nNomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKotabaru Nomor 20); dan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25\r\nTahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan\r\nTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013\r\nNomor 25),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan\r\norganisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat\r\ndaerah diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nPembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe B), Inspektorat (Tipe A), Dinas Daerah (25 buah), Badan Daerah (4 buah), Kecamatan (21 buah).
Dinas Daerah meliputi berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kearsipan dan Perpustakaan, Perikanan, Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Badan Daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Pembentukan Kecamatan yang terdiri dari 21 Kecamatan.
Pengaturan mengenai Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, termasuk UPT di bidang pendidikan (Satuan Pendidikan Daerah) dan kesehatan (Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat).
Pengaturan mengenai Staf Ahli Bupati.

Peraturan ini juga mengatur tentang kepegawaian dan pembiayaan Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.\n5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.\n6. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dilaksanakan penyerasian perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Kotabaru No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/126431/perda-kab-kotabaru-no-1-tahun-2019","2f911313-b12f-4a96-a4a9-05ae8cc72995","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 21 OF 2016
ON
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Menimbang :	Considering / Whereas: that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment and Composition of the Regional Apparatus of Kotabaru Regency;
Mengingat :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1dc11ad-18ee-4d3a-a491-80c3294f4c03","actionData","errors"]