[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1bc3204-d77b-4f17-9b63-897144fae0ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021","number","36","year","2021","published_date","2021-09-17","effective_date","2022-03-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penjamin Keimigrasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 36, BN.2021/No.1064, peraturan.go.id: 24 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Penjamin Keimigrasian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam layanan keimigrasian dan meningkatkan kepatuhan penjamin terhadap orang asing di Indonesia. Kebijakan ini mengatur kewajiban bagi orang asing tertentu untuk memiliki penjamin selama berada di Indonesia, kecuali dalam beberapa pengecualian seperti orang asing yang datang dengan bebas visa kunjungan atau dalam rangka penanaman modal. Penjamin dapat berupa perseorangan atau korporasi, dengan persyaratan tertentu seperti usia minimal, tempat tinggal, dan kondisi keuangan. Proses pendaftaran penjamin dilakukan melalui permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya, serta wajib melaporkan perubahan status sipil, status keimigrasian, dan alamat. Penjamin juga dilarang terlibat dalam tindak pidana atau menghalangi petugas imigrasi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Penjamin yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus melakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan pendaftaran Penjamin sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.\n2. Penjamin yang belum melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat melakukan penjaminan sampai dengan pemutakhiran data sebagaimana pada ayat (1) terpenuhi.","sanctions","1. Sanksi administratif bagi Penjamin terdiri atas peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian hak penjaminan dari Direktur Jenderal, dan pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari.\n2. Sanksi administratif dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang kawin secara sah dengan Orang Asing dan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permen Imipas No. 5 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316860/permen-imipas-no-5-tahun-2025","66c90f2a-7ee6-4f97-87e1-3c6539d41659","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1064, 2021

MOLHR. Immigration. Guarantor.
REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2021
ON
IMMIGRATION GUARANTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to realize legal certainty regarding immigration services and increase compliance of guarantors in providing guarantees to foreigners, it is necessary to regulate immigration guarantees; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights on Immigration Guarantor; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 on State Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1bc3204-d77b-4f17-9b63-897144fae0ca","actionData","errors"]