[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1857b0b-6896-4540-a311-122337d73da5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENGGATIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 17 Tahun 2009","number","17","year","2009","published_date","2009-09-12","effective_date","2009-12-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","RETRIBUSI PENGGATIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD No.109. 2009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGGATIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil, dan Dokumen Kependudukan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum dalam penerbitan dokumen kependudukan. Tujuannya adalah menyediakan pelayanan publik yang terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Retribusi ini dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait penerbitan dokumen kependudukan. Objek retribusi meliputi KTP, KK, Akta Catatan Sipil, dan dokumen kependudukan lainnya, kecuali KK dan KTP WNI, Akta Kelahiran, dan pencatatan Akta Perkawinan penduduk miskin WNI. Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tersebut.

Peraturan ini juga mengatur tata cara penerbitan dokumen kependudukan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggantian biaya cetak dan proses penerbitan dokumen. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Tengah menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan seluruh pendapatan disetor ke Kas Daerah.

Wajib retribusi yang tidak memenuhi SKRD tidak akan diterbitkan dokumen kependudukannya. Pejabat berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, terutama bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka tidak akan diterbitkan dokumen kependudukan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bangka Tengah No. 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62190/perda-kab-bangka-tengah-no-1-tahun-2012","54102a07-d5f8-4936-909e-8ab9ec098a06","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL BANGKA REGENCY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BANGKA REGENCY
NUMBER 17 OF 2009
CONCERNING
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS FOR RESIDENT IDENTITY CARDS, FAMILY
CARDS, CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES AND OTHER POPULATION DOCUMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL BANGKA,

Considering:

that in order to maintain orderly administration and provide legal certainty in every issuance of population documents and civil registration, it is necessary to issue population documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner by the Regional Government by imposing a local fee as a service provided or given by the Regional Government for the purpose of public interest and benefit and can be enjoyed by individuals;
that based on Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees, the Regional Government is permitted to collect fees in the field of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1857b0b-6896-4540-a311-122337d73da5","actionData","errors"]