[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1347c51-0887-4af5-a9c2-4076ebbc0e2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rote Ndao","place_of_enactment","Ba'a","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

daerah-pajak
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; \r\nb.\tbahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; \r\nc.\tbahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; \r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nornor 147/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nornor 148/PMK07/2010, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Daiam Negeri Nomor 186/PMK. 07 /2010 dan 53 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Pajak Hotel; Bab 4. Pajak Restoran; Bab 5. Pajak Hiburan; Bab 6. Pajak Reklame; Bab 7. Pajak Penerangan Jalan; Bab 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; Bab 9. Pajak Parkir; Bab 10. Pajak Air Tanah; Bab 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; Bab 12; Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan; Bab 13. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak; Bab 14. Pemungutan dan Penetapan Pajak; Bab 15. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 16. Keberatan dan Banding; Bab 17. Pengurangan dan Keringanan Pajak; Bab 18. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Bab 19. Kedaluarsa Penagihan Pajak; Bab 20. Pembukuan dan Pemeriksaan; Bab 21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 22. Sengketa Pajak; Bab 23. Insentif Pemungutan; Bab 24. Larangan; Bab 25. Ketentuan Penyidikan; Bab 26. Ketentuan Pidana; Bab 27. Ketentuan Peralihan; Bab 28. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pajak Rumah Makan dan Restauran;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hiburan;\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerangan Jalan; dan\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pajak Reklame;\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 38 halaman; 11 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pajak Rumah Makan dan Restauran (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 004 Seri B Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 008);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 005 Seri B Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 009);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 006 Seri B Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 010);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 007 Seri B Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 011)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Rote Ndao. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur 10 jenis pajak daerah, yaitu:

\n\n

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

\n\n

Setiap jenis pajak diatur mengenai nama pajak, objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara penghitungan pajak. Peraturan ini juga mengatur mengenai masa pajak, saat terutangnya pajak, pemungutan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan, pembatalan, kedaluwarsa penagihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, pengembalian kelebihan pembayaran, sengketa pajak, dan insentif pemungutan.

\n\n

Beberapa kewajiban yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

\n\n

Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri.
Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.","revokes",[92,97,99,101],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pajak Rumah Makan dan Restauran","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hiburan",{"_93":100,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerangan Jalan",{"_93":102,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pajak Reklame","revoked_by",[105],{"_93":106,"_95":107,"_36":108},"PERDA Kab. Rote Ndao No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290999/perda-kab-rote-ndao-no-1-tahun-2024","82e53b29-43e4-408a-a310-86cbebe22ec2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ROTE NDAO REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ROTE NDAO,

Considering:

that Regional Taxes are one of the sources of regional revenue
which is important to finance the implementation of
regional government and development to strengthen
Broad, Real, and Responsible Regional Autonomy;
that in order to support the smooth implementation of
government and accelerate development in Rote Ndao Regency,
various efforts are needed to increase Local Own-
Source Revenue;
that with the enactment of Law Number 28 of
2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regulation
Regional regulations governing Regional Taxes in Rote Ndao Regency are no
longer appropriate, so they need to be replaced;
that based on the considerations as referred to in
letters a, b, and c, it is necessary to form a Regulation
Regional Regulation concerning Regional Taxes;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1347c51-0887-4af5-a9c2-4076ebbc0e2e","actionData","errors"]