[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d130f909-f5bc-4343-8fc2-96f216cbfe87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-08-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Pengelolaan Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN-DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa keuangan desa sebagaimana\r\ndiatur dalam Pasal 212 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah merupakan\r\nsumber utama untuk mendanai\r\npenyelenggaraan pemerintahan desa dan\r\npemberdayaan masyarakat desa;\r\nbahwa agar keuangan desa dapat dikelola\r\ndengan baik, berhasil guna, dan berdaya\r\nguna dipandang perlu diberikan pedoman\r\ndalam pelaksanaannya; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32\r\nTahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 19 Tahun 2012; \n Materi Pokok: Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Apbdesa; Penyusunan Rancangan Peraturan Desa\r\nTentang Apbdesa; Evaluasi Dan Penetapan Apbdesa; Pelaksanaan Apbdesa; Perubahan Apbdesa; Penatausahaan Keuangan Desa; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbdesa; Pembinaan Dan Pengawasan; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006\r\ntentang Keuangan Desa; \n Jumlah Halaman: 31 HLM, Penjelasan: 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakangnya adalah keuangan desa merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga perlu dikelola dengan baik. Tujuannya adalah memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa agar berhasil guna dan berdaya guna.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
Struktur APBDesa yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (ADD), bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan.
Belanja Desa meliputi belanja langsung (pegawai, barang/jasa, modal) dan belanja tidak langsung (penghasilan tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, tak terduga).
Pembiayaan Desa meliputi penerimaan (SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, penerimaan pinjaman) dan pengeluaran (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang).
Proses penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa, pembahasan dengan BPD, evaluasi oleh Bupati, dan penetapan menjadi Peraturan Desa.
Pelaksanaan APBDesa dengan asas umum bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dikelola dalam APBDesa.
Hibah dan bantuan sosial dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa setelah memprioritaskan belanja urusan pokok.
Perubahan APBDesa dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.
Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendahara desa dan pengelola barang milik desa.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disusun oleh Kepala Desa dan dibahas bersama BPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/13243/perda-kab-gunungkidul-no-13-tahun-2015","05bd5f03-c94c-4c3f-a019-c7b9eb091fdb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
( Official News of the Gunungkidul Regency Government )
Number: 10 Year: 2013

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
ABOUT
VILLAGE FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering:

that village finance as stipulated in Article 212 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government is the main source for funding the administration of village government and village community empowerment;
that in order for village finance to be managed properly, effectively, and efficiently, it is deemed necessary to provide guidelines in its implementation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village Finance Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d130f909-f5bc-4343-8fc2-96f216cbfe87","actionData","errors"]