[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d10d9435-535b-4c73-80f7-2abd6b3e2be3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang wilayah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\nc. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nProvinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;\r\nd. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;\r\ne. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi;\r\nf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. \n Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang\r\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut \n Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2025. \n 144 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan wilayah provinsi yang sejahtera, merata, dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengurangan kesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier, penetapan pusat-pusat kegiatan, peningkatan fungsi Kota Padang sebagai pusat kawasan metropolitan, pemantapan aksesibilitas, penetapan kawasan lindung, peningkatan pemanfaatan kawasan budi daya, peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, peningkatan kegiatan mitigasi bencana, dan peningkatan pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi penataan ruang mencakup berbagai upaya untuk mencapai tujuan dan kebijakan tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Sumatera Barat No. 2 Tahun 2018 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99246/perda-prov-sumatera-barat-no-2-tahun-2018","9de4a536-38ea-46d0-8cd0-06b90124b0ba",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATRA
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2025
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF WEST SUMATRA PROVINCE
YEAR 2025 – 2045

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

Considering:

that development in West Sumatra Province is directed by utilizing regional space efficiently, effectively, harmoniously, in balance, and sustainably in order to improve the welfare of the Community and defense security, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and the Community, the Regional Spatial Plan is a direction for development investment locations carried out by the government, the Community, and/or the business world;
that changes in national and regional policies, as well as the dynamics of national and regional development, have influenced the regional spatial planning of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d10d9435-535b-4c73-80f7-2abd6b3e2be3","actionData","errors"]