[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0d18a23-1cf3-41af-a3f4-bd27af236f74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-08-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan - bpr
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahan Daerah, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang badan hukum, jangka waktu dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan kegiatan usaha, permodalan, organ perusahaan, kepegawaian, satuan kerja audit intern, komite audit dan komite lainnya, tata kelola perusahaan, tahun buku dan penggunaan ;aba, tanggaung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, pembubaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \r\n \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang disebut PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

\n\n

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya meliputi memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan UMKM yang efektif dan efisien, mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, serta memperoleh laba dan keuntungan.

\n\n

Fungsi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan, dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usahanya meliputi menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit (termasuk KUR dan KUR Daerah), melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain, menempatkan dana pada lembaga keuangan lain, membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan, membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan penyaluran alokasi dana desa, serta menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

\n\n

Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini berlaku adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

","transitional_provisions","1. Penyesuaian bentuk badan hukum PD BPR Bank Bapas 69 menjadi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Selama penyesuaian bentuk badan hukum belum selesai, PD BPR Bank Bapas 69 tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Selama penyesuaian bentuk badan hukum belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PD BPR Bank Bapas 69 masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.\n4. Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Bapas 69 yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Segala tindakan hukum Direksi PD BPR Bank Bapas 69 selama penyesuaian bentuk badan hukum PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Magelang No. 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329893/perda-kab-magelang-no-6-tahun-2025","0a5fbf11-02f3-4d47-a7dc-1166ab1ff0b1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
ABOUT

REGIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY PEOPLE'S CREDIT BANK
BANK BAPAS 69 MAGELANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

Considering:

that the Regional Government is obliged to realize public welfare through sustainable participation in economic activities so as to achieve a condition of society that is just and prosperous and has social justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve performance, governance, business development, and increase the effectiveness and efficiency of banking operations in the Region so as to encourage economic growth, improve services to the community, especially the provision of business capital for micro, small and medium enterprises and as one source of Regional income, it is necessary to change the legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0d18a23-1cf3-41af-a3f4-bd27af236f74","actionData","errors"]