[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0731c52-aec1-4781-8b4a-b71ccc1edcc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018","number","35","year","2018","published_date","2018-09-20","effective_date","2018-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 35, BN.2018/No.1314, jdih.kpu.go.id : 34 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengelolaan BMN ini meliputi proses pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang, hibah, dan/atau pemusnahan BMN.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mengoptimalkan BMN yang berlebih atau tidak digunakan, efisiensi biaya perawatan, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Tim Internal: Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris Jenderal KPU membentuk tim internal untuk melakukan penilaian Arsip dan BMN, serta melaksanakan pemusnahan/penjualan.
Proses Pengelolaan BMN:\n
- KPU/KIP Kabupaten/Kota: Melakukan penilaian, mengajukan izin pemusnahan Arsip ke ANRI, mengajukan permohonan penghapusan BMN ke Sekretaris Jenderal KPU, dan mengajukan permohonan penjualan BMN ke instansi yang berwenang melakukan lelang.
- KPU Provinsi/KIP Aceh: Membentuk tim internal, mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMN ke Sekretaris Jenderal KPU, dan mengajukan permohonan penjualan BMN ke instansi yang berwenang melakukan lelang.
- KPU: Membentuk tim internal, mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMN dan pemusnahan Arsip ke Sekretaris Jenderal KPU, mengajukan izin pemusnahan Arsip ke ANRI, dan mengajukan permohonan penjualan BMN ke instansi yang berwenang melakukan lelang.
\n
Penilaian Arsip dan BMN: Dilakukan untuk menentukan Arsip yang laik musnah dan nilai limit penjualan BMN. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
Pemusnahan Arsip: Dilakukan terhadap Arsip yang telah habis masa retensinya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pemusnahan dilakukan setelah melalui mekanisme pemindahtanganan BMN dengan penjualan secara lelang.
Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan Secara Lelang: Dilaksanakan dengan prinsip optimalisasi BMN, efisiensi biaya perawatan, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan disetor ke Kas Umum Negara.
Pemusnahan BMN Setelah Gagal Lelang Ulang: Jika BMN tidak laku dijual dalam lelang ulang, dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, dihancurkan, atau ditimbun setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal KPU.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan KPU No. 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173245/peraturan-kpu-no-13-tahun-2015","140cb998-1524-4fb9-bc8f-292eb53a6ab0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 2018
ON
MANAGEMENT OF VOTING EQUIPMENT
AND SUPPORT FOR OTHER EQUIPMENT AFTER THE IMPLEMENTATION OF
GENERAL ELECTION AND ELECTION OF
GOVERNORS, REGENTS, AND/OR MAYORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that State Property in the form of General Election implementation equipment as stipulated in the Law on General Elections and the Law on the Election of Governors, Regents and Mayors, is goods procured and managed by the General Election Commission of the Republic of Indonesia, the Provincial General Election Commission/Aceh Independent Election Commission or the General Election Commission/Regency/City Independent Election Commission;
that in order to implement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0731c52-aec1-4781-8b4a-b71ccc1edcc2","actionData","errors"]