[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0493638-0e3c-400f-ae8b-5db080172304","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-07-24","effective_date","2014-02-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDA KAB SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 10/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo yang dilakukan melalui tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 27 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 28 Tahun 1972, PP No 9 Tahun 2005, PP No 41 Tahun 2007, PP No 16 Tahun 2010, Perpres No 1 Tahun 2007, Permendagri No 53 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah ini terdiri dari: \r\nBab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas dan Tujuan, Bab III tentang Materi Muatan Peraturan Daerah, Bab IV tentang Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, Bab V tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Bab VI tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Bab VII tentang Penyelarasan, Bab VIII tentang Penetapan dan Pengesahan, Bab IX tentang Klarifikasi dan Evaluasi, Bab X tentang Pengundangan dan Penyebarluasan, Bab XI tentang Peraturan Pelaksanaan, Bab XII tentang Peran Serta Masyarakat, Bab XIII tentang Pembiaayan, dan Bab XIV tentang Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 ini mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis, pedoman, dan arah yang jelas dalam pembentukan Peraturan Daerah, serta menjaga agar Peraturan Daerah selalu selaras dengan Sistem Hukum Nasional. Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dibatasi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Peraturan ini mengatur perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda memuat daftar skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan judul Raperda, pokok materi yang akan diatur, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. DPRD dan Pemerintah Daerah berwenang menyusun Prolegda, yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi (Banleg). Penyusunan Raperda harus disertai dengan Naskah Akademik, kecuali untuk Raperda tertentu seperti APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang terbatas.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Situbondo No. 2 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/318734/perda-kab-situbondo-no-2-tahun-2025","ad45250e-25ee-4924-84c4-ded0e9f2c791","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO
REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SITUBONDO

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to orderly administer the formation of Regional Regulations in Situbondo Regency which is carried out through the planning, preparation, formulation, discussion, stipulation, promulgation, and dissemination stages as mandated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2011 concerning the Formation of Regional Legal Products, it is deemed necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Regulations.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0493638-0e3c-400f-ae8b-5db080172304","actionData","errors"]