[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d02e14ff-9238-4868-b7c3-2759f65cc329","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN NOTARIS - PERUBAHAN
2014
Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
ABSTRAK:	\n \n Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUDNRI Tahun 1945 dan UU No.30 Tahun 2004. \n Undang-Undang ini diatur tentang jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berdasarkan pada UUD Tahun 1945 \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. \n UU ini mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. \n Lampiran file: 43 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 31, lampiran hlm 32 sd 43) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa perubahan substansial meliputi:

Perubahan definisi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti.
Penambahan syarat untuk menjadi Notaris, termasuk tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih.
Kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah/janji jabatan.
Ketentuan mengenai pemberhentian sementara Notaris.
Ketentuan mengenai cuti Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
Perubahan kewenangan Notaris, termasuk pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.
Kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan.
Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris.
Ketentuan mengenai Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
Ketentuan mengenai tanggung jawab Notaris atas Akta yang dibuatnya.
Ketentuan mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan peradilan.
Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
Ketentuan mengenai pengawasan atas Notaris oleh Menteri dan Majelis Pengawas.
Ketentuan mengenai organisasi Notaris.

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme Notaris, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.\n2. Masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan pembuatan Akta dapat mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40758/uu-no-30-tahun-2004","60596680-290f-404b-95dc-791a78075b7f","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2014
ON
AMENDMENT TO LAW NUMBER 30 OF 2004
CONCERNING THE POSITION OF NOTARY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Republic of Indonesia as a rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees legal certainty, order, and protection for every citizen;
that to ensure legal certainty, order, and protection, authentic written evidence is needed regarding actions, agreements, stipulations, and legal events made before or by authorized officials;
that a Notary as a general official who carries out their profession in providing legal services to the public needs to receive protection and guarantees in order to achieve legal certainty;
that several provisions in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary are no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d02e14ff-9238-4868-b7c3-2759f65cc329","actionData","errors"]