[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d020097a-a96f-4783-a441-704b2ba32f18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970","number","1","year","1970","published_date","1970-01-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1970
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN. 1970/ No 2 , TLN No 2919, LL Bphn : 39 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 1970. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum dan badan-badan pelaksana lainnya seperti Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pendaftaran Pemilih. Peraturan ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan wewenang dari masing-masing badan tersebut.\n2. Pengaturan mengenai daftar pemilih, termasuk pendaftaran pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan, serta pemeliharaan daftar pemilih.\n3. Penetapan jumlah penduduk warga negara Indonesia dan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dipilih.\n4. Prosedur pencalonan, termasuk pengajuan nama dan tanda gambar oleh organisasi peserta pemilu, serta cara pencalonan anggota badan perwakilan rakyat.\n5. Ketentuan mengenai kampanye pemilihan, termasuk larangan-larangan dalam kampanye dan pengaturan mengenai rapat umum.\n6. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara, termasuk pengaturan mengenai tempat pemungutan suara, surat suara, dan proses penghitungan suara.\n7. Penetapan hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada calon terpilih.\n8. Penggantian calon terpilih yang tidak memenuhi syarat.\n9. Pembentukan Panitia Pemeriksa untuk memverifikasi persyaratan calon terpilih.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67399/pp-no-1-tahun-1976","7489dac1-ae59-4caa-b218-6ff9d9d0e1a8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1970
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 15 OF 1969 CONCERNING GENERAL ELECTIONS OF MEMBERS OF THE DELIBERATIVE/REPRESENTATIVE BODIES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement Law Number 15 of 1969 concerning General Elections of Members of the Deliberative/Representative Bodies, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the implementation of the provisions of the General Election Law; \n \n
Bearing in Mind:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; \n Law Number 15 of 1969 concerning General Elections of Members of the Deliberative/Representative Bodies; \n Law Number 16 of 1969 concerning the Structure and Position of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, and the Regional House of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d020097a-a96f-4783-a441-704b2ba32f18","actionData","errors"]