[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cffef77d-dd93-425c-98fb-e1f7cb5d9dae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang Pembebasan Cukai","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2007","number","47/PMK.04/2007","year","2007","published_date","2007-05-01","effective_date","2007-06-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembebasan Cukai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 47/PMK.04/2007, http://bcjakarta.beacukai.go.id; 19 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pembebasan Cukai
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pembebasan cukai atas barang kena cukai tertentu. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian fasilitas pembebasan cukai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas pembebasan cukai.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir, baik melalui Proses Produksi Terpadu maupun bukan.\n2. Pembebasan cukai atas etil alkohol untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.\n3. Pembebasan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk keperluan perwakilan negara asing dan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia.\n4. Pembebasan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri.\n5. Pembebasan cukai atas etil alkohol untuk tujuan sosial, khususnya untuk keperluan rumah sakit.\n6. Pembebasan cukai atas Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.\n7. Pembebasan cukai atas etil alkohol yang dirusak/didenaturasi menjadi spiritus bakar.\n8. Pembebasan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pihak-pihak lain yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai, termasuk kewajiban pelaporan dan pencatatan.","transitional_provisions","1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan tersebut.\n2. Permohonan Pembebasan Cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir (PMCK-2), untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan sosial (PMCK-3), dan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean (PMCK-5), yang telah diterima oleh:\na. Kepala Kantor Wilayah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Pembebasan Cukai diselesaikan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/ΚΜΚ.05/1996 tentang Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/1998;\nb. Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini Pembebasan Cukai diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.","sanctions","1. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, Importir Barang Kena Cukai, Produsen Barang Hasil Akhir, Kepala lembaga atau badan, Kepala/pimpinan rumah sakit, dan Pengusaha pengangkutan atau Pengusaha jasa boga dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku, apabila:\na. menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai;\nb. melanggar ketentuan tentang Pembebasan Cukai.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","KMK No. 36/KMK.05/1998 tentang Penyempurnaan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan No. 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147990/kmk-no-36kmk051998","5d8f8a02-75b9-4b85-bc5b-8ce0500e9d1c",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"KMK No. 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147986/kmk-no-243kmk051996","20c2fc35-9dfc-467b-abf9-30f0061f560c","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PMK No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/118198/pmk-no-109pmk042010","f539a712-95c5-4fde-b460-57ee40988caa","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 47/PMK.04/2007
CONCERNING
EXCISE DUTY EXEMPTION

MINISTER OF FINANCE,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 11 of 1995 concerning Excise and to improve services in granting excise duty exemption facilities, it is deemed necessary to re-regulate the provisions for granting excise duty exemption facilities;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding Excise Duty Exemption;

In view of:

Law Number 10 of 1995 concerning customs clearance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cffef77d-dd93-425c-98fb-e1f7cb5d9dae","actionData","errors"]