[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfde59fc-a137-4621-8b33-f41ced6e1d21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PDAM
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum;\r\nb. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan menjadi perusahaan umum daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);\r\n3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 155); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN\r\nBAB III KEGIATAN USAHA\r\nBAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI\r\nBAB V MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR\r\nBAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN\r\nBAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA\r\nBAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN\r\nBAB IX PENGGUNAAN LABA\r\nBAB X PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN\r\nBAB XI TARIF LAYANAN\r\nBAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM\r\nBAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI\r\nBAB XIV KEPAILITAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI\r\nBAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI\r\nBAB XVI KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18) \n PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN \n 62 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang pembentukan Perumda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Konawe Selatan, serta untuk menjamin pelayanan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak. Tujuan pendirian Perumda adalah memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Mata Iwoi.
Kegiatan usaha Perumda meliputi pengelolaan dan pendistribusian air minum, pelayanan air tangki, hydrant umum dan kebakaran, serta usaha penyediaan air minum dalam kemasan.
Modal dasar Perumda adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi, dengan modal awal sebesar Rp. 82.931.391.326,73.
Organ Perumda terdiri dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi, yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan ini.
Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Komite Audit untuk pengawasan internal.
Perencanaan bisnis dan anggaran, operasional berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Pelaporan keuangan dan operasional secara berkala.
Penggunaan laba untuk dana cadangan, peningkatan pelayanan, dividen, tantiem, dan bonus.
Penugasan pemerintah kepada Perumda untuk mendukung perekonomian daerah.
Penetapan tarif layanan air minum.
Evaluasi kinerja, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum Perumda.
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda.
Kepailitan Perumda.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan yang telah terbentuk menjadi unit pelayanan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.\n2. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n3. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.\n4. Seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu; Seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan menjadi karyawan tidak tetap Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu; Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan dengan pegawai Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.\n5. Penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16614/perda-kab-konawe-selatan-no-18-tahun-2013","50de3fc7-a296-4a39-9b2d-5561026439a6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
REGIONAL PUBLIC WATER COMPANY MATA IWOI
SOUTH KONAWE REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering :

that water is a basic need that is important for people's lives, so it is necessary to develop and develop systems, facilities and managers of drinking water supply;
that in order to guarantee the rights and services to the people of South Konawe Regency in obtaining clean, healthy, sufficient and decent drinking water based on good corporate governance, it is necessary to reorganize the management of regional public drinking water companies in improving services to the people of South Konawe Regency;
that in order to implement the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfde59fc-a137-4621-8b33-f41ced6e1d21","actionData","errors"]