[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb3ea8d-d2f4-4035-b6f8-2eda5d35ffff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2016","number","82","year","2016","published_date","2016-06-28","effective_date","2016-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 82, BN.2016/No.1011, jdih.dephub.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan PNBP yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur jenis PNBP yang meliputi jasa pendidikan dan pelatihan serta penggunaan sarana dan prasarana. Tarif dikenakan kepada calon peserta didik dan peserta didik yang mengikuti diklat. Peraturan ini juga mengatur tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga lain, serta kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan. Selain itu, diatur pula tata cara pemungutan, penyetoran, penggunaan, dan pelaporan PNBP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Setiap keterlambatan pembayaran PNBP dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib bayar yang tidak dapat membayar biaya pendidikan dan pelatihan melampaui jatuh tempo dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga penundaan pemberian sertifikat.

","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenhub Nomor 71 Tahun 2015","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103453/permenhub-no-71-tahun-2015","a8bedce9-d977-4547-99df-467e54970fed","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 82 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR TYPES AND TARIFFS ON NON-TAX STATE REVENUE (PNBP) APPLICABLE TO THE
TRANSPORTATION HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in Government Regulation Number 15 of 2016 concerning Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Transportation, provisions have been made regarding the types and tariffs on types of non-tax state revenue at the Transportation Human Resources Development Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Implementation Guidelines for Types and Tariffs on Types of Non-Tax State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb3ea8d-d2f4-4035-b6f8-2eda5d35ffff","actionData","errors"]