[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8bedce9-d977-4547-99df-467e54970fed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2015","number","71","year","2015","published_date","2015-04-02","effective_date","2015-04-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 71, BN.2015/No.513, jdih.dephub.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk pelaksanaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Latar belakangnya adalah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis dan tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri dari Jasa Pendidikan dan Pelatihan serta Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana.
Pengenaan tarif kepada calon peserta didik dan peserta didik yang mengikuti Diklat Perhubungan.
Tarif sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) untuk peserta didik berprestasi dan tidak mampu.
Tarif atas Jenis Pendidikan dan Pelatihan tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015.
Tarif Jasa Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersifat fleksibel.
Pemberlakuan dua tarif pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, yaitu Diklat Subsidi dan Non Subsidi.
Kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Unit Kerja/UPT dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah harus dituangkan dalam kontrak kerja sama dan Nota Kesepakatan Bersama (MoU).
Tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan PNBP, yang meliputi penerimaan dan pembukuan oleh Bendahara Penerimaan, penyetoran ke Kas Negara, pengelolaan dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta tanggung jawab Sekretaris Badan, Kepala Pusbang dan Kepala UPT.

Peraturan ini juga mengatur pembinaan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Kepmenhub Nomor 31 Tahun 2009","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103278/permenhub-no-82-tahun-2016","cfb3ea8d-d2f4-4035-b6f8-2eda5d35ffff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: PM 71 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX
STATE REVENUE (PNBP) APPLICABLE TO THE
TRANSPORTATION HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 11 of 2015 concerning Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Transportation, it is deemed necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Guidelines for the Implementation of Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue (PNBP) applicable to the Transportation Human Resources Development Agency;

In view of:

Law Number 20 of 1997 concerning Non-Tax State Revenue (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8bedce9-d977-4547-99df-467e54970fed","actionData","errors"]