[{"_1":2,"_169":-5,"_170":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf976a15-9654-408f-8cb2-18cfc15cc1e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_165":166,"_167":168},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_156":157,"_158":159,"_160":161,"_162":-5,"_163":164},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2011","number","94","year","2011","published_date","2011-12-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Informasi Geospasial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 94, LN.2011/NO.144, LL SETKAB : 17 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Informasi Geospasial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan mengenai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.\n2. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk membentuk Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BIG memiliki tugas utama melaksanakan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Fungsi BIG meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik, serta pengintegrasian informasi geospasial tematik. BIG juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial, akreditasi lembaga sertifikasi, dan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak. Organisasi BIG terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, beberapa Deputi, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG secara keseluruhan.

","transitional_provisions","1. Bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG.\n3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BIG.\n4. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional kepada BIG.\n5. Seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BIG setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.\n6. Seluruh hak dan kewajiban Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BIG.\n7. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n8. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ditetapkan sebagai Kepala BIG sampai dengan diangkatnya Kepala BIG yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n9. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BIG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sampai dengan BIG memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n10. Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERPRES No. 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230419/perpres-no-128-tahun-2022","5b240690-0ed2-47c5-8530-1d1713ea7328","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_101":115,"_103":116,"_36":117},"PERPRES No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41884/perpres-no-127-tahun-2015","ba5845ca-7dcc-470a-83ee-570a8259358a","partially_amends",[120,124,128,132,136,140,144,148,152],{"_101":121,"_103":122,"_36":123},"PERPRES No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42591/perpres-no-64-tahun-2005","58030ada-7a46-449c-8f94-b22e1e4521c5",{"_101":125,"_103":126,"_36":127},"PERPRES No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42581/perpres-no-52-tahun-2005","12ef2af0-13e8-420e-8db5-d7c363fec82c",{"_101":129,"_103":130,"_36":131},"PERPRES No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42547/perpres-no-11-tahun-2005","0a34b029-6781-421a-a4dc-e7108f14cff2",{"_101":133,"_103":134,"_36":135},"KEPPRES No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55563/keppres-no-9-tahun-2004","a71311e2-d3aa-4d62-ab05-dc2502db7e6d",{"_101":137,"_103":138,"_36":139},"KEPPRES No. 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55565/keppres-no-11-tahun-2004","8f727e09-d637-4ded-abd4-1de0dae941cb",{"_101":141,"_103":142,"_36":143},"KEPPRES No. 62 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56314/keppres-no-62-tahun-2003","cf35bcfc-dff7-4d51-b2f8-68786c73deae",{"_101":145,"_103":146,"_36":147},"KEPPRES No. 32 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56123/keppres-no-32-tahun-2003","4bdcc864-02b2-432d-9edd-cdf65cf8c5f8",{"_101":149,"_103":150,"_36":151},"KEPPRES No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57352/keppres-no-110-tahun-2001","7924b5fc-e022-467f-8140-7eb9d940eba5",{"_101":153,"_103":154,"_36":155},"KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57340/keppres-no-103-tahun-2001","c37a175a-14ae-4e43-b854-e27088909957","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 94 OF 2011
CONCERNING
GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 22 paragraph (4) of Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Geospatial Information Agency; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5214); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY.

CHAPTER I
POSITIO

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf976a15-9654-408f-8cb2-18cfc15cc1e8","actionData","errors"]