Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil

Juga dikenal sebagai: PP 27/1956 · PP No. 27 Tahun 1956 · PP Nomor 27 Tahun 1956

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:9 Oktober 1956Tanggal Penetapan:21 September 1956
Kebijakan Umum Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku09 Oktober 1956
Tanggal Penetapan21 September 1956
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No. 2/R.I./1952 Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan ini dibentuk untuk memperbaiki hasil kerja pemerintahan melalui koordinasi pemerintahan sipil di daerah, guna menjamin kerja sama antara dinas-dinas vertikal. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama yang belum optimal antara jawatan-jawatan dan Pamong-Praja.

Ketentuan Substansial
Koordinasi pemerintahan sipil dipimpin oleh Pamong-Praja yang bertindak sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dinas-dinas sipil di daerah, yang merupakan organisasi vertikal dari kementerian atau jawatan pusat, harus menjalin hubungan erat dengan Pamong-Praja. Kepala dinas berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan dan memberitahukan rencana usaha kepada Pamong-Praja. Rapat koordinasi diadakan secara berkala untuk memastikan kerja sama yang efektif. Jika terjadi ketidaksepakatan antar dinas, Pamong-Praja bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan mencapai kesepakatan tertulis yang harus ditaati oleh dinas terkait.

(-)

(-)