[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf77bf1c-63c6-4814-a0ed-ca90f787d1c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-09","effective_date","2020-01-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 1, BN 2020/ No 29; http://jdih.kemenperin.go.id/; 17 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Industri yang berada atau akan berlokasi di Kawasan Industri dalam menyusun dan melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci. Selain itu, peraturan ini juga menjadi pedoman bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam memeriksa, menyetujui RKL-RPL Rinci, serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.

Lingkup pengaturan mencakup penyusunan dan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci, proses pemeriksaan dan persetujuan oleh Perusahaan Kawasan Industri, pembiayaan terkait, serta pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan RKL-RPL Rinci.

Perusahaan Industri wajib menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan jika jenis usaha atau kegiatannya termasuk dalam kategori wajib Amdal atau UKL/UPL. Usaha dan/atau kegiatan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri harus sesuai dengan dokumen lingkungan Kawasan Industri. RKL-RPL Rinci disusun pada tahap perencanaan usaha dan memuat identitas perusahaan, deskripsi rinci rencana usaha, dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci.

Perusahaan Industri mengajukan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri, yang kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria kesesuaian lokasi, kesesuaian dengan RKL-RPL Kawasan, kemampuan penanggulangan dampak negatif, dan tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci. Hasil pemeriksaan dapat berupa rekomendasi persetujuan atau perbaikan. Persetujuan RKL-RPL Rinci menjadi salah satu persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh izin usaha industri yang berlaku efektif.

Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci jika ada perubahan signifikan dalam usaha atau kegiatannya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Izin Lingkungan yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. UKL-UPL yang telah dimiliki sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dipersamakan sebagai RKL-RPL Rinci dan mendapat persetujuan dari Perusahaan Kawasan Industri.\n3. Perusahaan Industri yang telah memiliki Amdal sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tidak perlu menyusun RKL-RPL Rinci.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenperin No. 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Beralokasi di Kawasan Industri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348174/permenperin-no-2-tahun-2026","0fcb7315-f7dd-485a-aceb-bdafb873bff0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2020
ON
PREPARATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN AND
DETAILED ENVIRONMENTAL MONITORING PLAN FOR INDUSTRIAL
COMPANIES LOCATED OR TO BE LOCATED IN INDUSTRIAL ESTATES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to support the implementation of integrated electronic business licensing services based on Government Regulation Number 24 of 2018 on Integrated Electronic Business Licensing Services and to implement the provisions of Article 18 paragraph (9) of the Regulation of the Minister of Industry Number 15 of 2019 on Issuance of Industrial Business Licenses and Expansion Licenses within the Framework of Integrated Electronic Business Licensing Services as amended by the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf77bf1c-63c6-4814-a0ed-ca90f787d1c6","actionData","errors"]