[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf6eb3aa-1c7b-4a21-8c8b-63c0d2108609","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Izin Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - LINGKUNGAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2013/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem;\r\nbahwa dalam rangka melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah perlu menyiapkan perangkat peraturan perundangan terkait lingkungan, salah satunya dalam bentuk izin:\r\nbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 \r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013\r\n\r\n\r\n\r\n \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, objek dan subjek izin lingkungan, tata cara pemberian izin lingkungan, penyusunan ambal dan ukl-upl, penilaian amdal dan pemeriksaan ukl-upl, komisi penilai amdal, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013. \n peraturan Daerah ini mulai berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 11), dicabut \n 61 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin lingkungan di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlunya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban Izin Lingkungan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Objek dan Subjek Izin Lingkungan: Objek izin lingkungan adalah usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL. Subjek izin lingkungan adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari izin lingkungan tetapi wajib membuat SPPL.
Tata Cara Pemberian Izin Lingkungan: Proses permohonan izin lingkungan meliputi pengajuan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMP, dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL, dokumen pendirian usaha, dan profil usaha. Permohonan izin lingkungan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan saran, pendapat, dan tanggapan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Kepala BPMP atas nama Bupati setelah pengumuman permohonan dan bersamaan dengan penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: Pemegang izin lingkungan wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
Penyusunan Amdal dan UKL-UPL: Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan dan dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL. UKL-UPL disusun melalui pengisian formulir UKL-UPL.
Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL: Kerangka Acuan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. Andal dan RKL-RPL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dan hasilnya direkomendasikan kepada Bupati untuk penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. UKL-UPL diperiksa oleh instansi yang menangani lingkungan hidup.
Komisi Penilai Amdal: Komisi ini dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menilai dokumen Amdal.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.\n2. Dalam hal pelayanan permohonan dan penerbitan izin lingkungan diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).","sanctions","1. Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.\n2. Penerapan sanksi administratif tidak membebaskan dari tanggungjawab pemulihan dan sanksi pidana.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244293/perda-kab-bandung-no-11-tahun-2009","59ced08e-c383-4755-91af-9388be82ec21","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that everyone has the right to a good and healthy environment as part of the protection of the overall ecosystem;
that in order to protect the rights of everyone as intended in letter a, the Government needs to prepare a set of environmental regulations, one of which is in the form of a permit:
that based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, an environmental permit is one of the instruments for preventing pollution and/or environmental damage;
that based on the considerations as intended in letters a, b and C, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Environmental Permits;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf6eb3aa-1c7b-4a21-8c8b-63c0d2108609","actionData","errors"]